Editorial: Bedah 5.000 Rumah di NTT

Ringkasan Berita:

• KITA merasa senang ketika mencuat berita bahwa pemerintah pusat akan membedah rumah tidak layak huni di Provinsi NTT tahun 2026 ini. 
• Berita  gembira ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bertemu Gubernur NTT, Melki Laka Lena pada Kamis (2/4) lalu di Jakarta.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - KITA merasa senang ketika mencuat berita bahwa pemerintah pusat akan membedah rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026 ini. 

Berita  gembira ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bertemu Gubernur NTT, Melki Laka Lena pada Kamis (2/4) lalu di Jakarta.

"Pertemuan tersebut untuk membahas berbagai program di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah antara lain bedah rumah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, dan pembenahan kawasan kumuh,” ujar Menteri PKP (Pos Kupang, Senin (6/4/2026).

Dalam pertemuan itu Menteria Maruarar  menjabarkan, di tahun 2025 program bedah rumah menyasar 436 rumah di NTT. Tahun 2026 bertambah menjadi 5.000 rumah. Dengan demikian mengalami kenaikan 12 kali lipat dari tahun sebelumnya, atau sebesar 1.200 persen yang tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi NTT.

Sebagai masyarakat NTT tentunya kita bersyukur adanya program bedah rumah ini. Sebab, dengan program ini akan semakin banyak warga NTT yang akan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Kita memang harus akui bahwa masih banyak rumah-rumah warga NTT yang tergolong dalam tidak layak huni. Rumah-rumah tidak layak huni tersebut tersebut tersebar di seluruh wilyah kabupaten/kota di NTT.

Pos Kupang sudah sangat banyak memberitakan terkait rumah-rumah warga yang tidak layak huni tersebut.

Kondisi rumah-rumah tersebut sungguh memrihatinkan karena hanya beralaskan tanah dan atap-atapnya terbuat dari seng-seng bekas. Bahkan masih banyak rumah warga yang masih beratapkan alang-alang.

Dengan kondisi ini maka ketika musim hujan, air akan masuk ke dalam rumah dan rumah menjadi becek karena belum ditutupi dengan semen. Saat musim hujan, pemilik rumah akan bekerja ekstra keras untuk menyelamatkan barang-barangnya sehingga tidak basah terkena hujan.

Kondisi ini masih sangat banyak terjadi di NTT ini. Oleh karena itu, dengan hadirnya program bedah rumah di NTT ini kita berharap semakin sedikit rumah yang bisa semakin layak untuk dihuni. 

Dari angka 5.000 unit rumah tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin di NTT yang hingga saat ini masih tergolong tinggi. Tingkat kemiskinann yang tinggi ini juga sebagai penyumbangnya adalah rumah yang dinilai tidak layak huni.

Oleh karena itu, kita berharap agar program ini dapat memprioritaskan rumah-rumah warga yang betul-betul tidak layak huni. 

Kita tidak berharap agar bantuan bedah rumah ini jatuh ke pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, pengawasan harus betul-betul dilakukan. Sebab, kadangkala implementasi di lapangan akan sangat berbeda dengan rencana dari program ini.

Jika pengawasannya lemah maka kita khawatir, program ini akan jatuh ke keluarga-keluarga yang rumahnya masih baik tetapi mendapatkan bedah rumah karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang ada di daerah.

Sudah cukup banyak kasus seperti ini terjadi. Oleh karena itu kita mendorong pangawasannya harus betul-betul ketat dan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat.  Jika pengawasannya ketat maka dari tahun ke tahun rumah yang tidak layak di NTT akan semakin berkurang.  

Apalagi bila program bedah rumah ini diduplikasi Pemkab dengan menganggarkannya dalam APBD. (*)