Hasil Analisis CODRS Dorong Kebijakan Perikanan Berbasis Data dan Partisipasi Nelayan di Laut Sawu

Ringkasan Berita:

• Diseminasi data tangkapan ikan dan penguatan kelembagaan nelayan dorong perikanan berkelanjutan di Taman Nasional Perairan Laut Sawu
• Kegiatan ini diikuti dengan penyusunan kesepakatan konservasi (conservation agreement) di sejumlah wilayah di Pulau Sumba, pada 5–12 Mei 2026
• Kepala Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang, Imam Fauzi, menyampaikan pentingnya data sebagai fondasi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Diseminasi hasil analisis data Crew-Operated Data Recording System (CODRS) menjadi langkah awal dalam memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat di wilayah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini diikuti dengan penyusunan kesepakatan konservasi (conservation agreement) di sejumlah wilayah di Pulau Sumba, pada 5–12 Mei 2026.

Diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pendataan tangkapan nelayan selama satu tahun terakhir sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) melalui pendekatan Territorial Use Rights for Fisheries (TURF-Reserve).

Data yang dikumpulkan sejak Mei 2025 tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan di TNP Laut Sawu yang lebih adaptif dan berbasis bukti.

Baca juga: TNP Laut Sawu Ungkap Penyebab Paus Pilot Terdampar di Lembor Selatan Manggarai Barat

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang, Imam Fauzi, menyampaikan pentingnya data sebagai fondasi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Hal ini, menurut Imam, sejalan dengan upaya memperkuat kebijakan berbasis bukti serta meningkatkan partisipasi aktif nelayan dalam proses pengelolaan perikanan di wilayahnya.

“Diseminasi data CODRS menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan perikanan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Keterlibatan nelayan dalam proses ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap sumber daya laut yang mereka kelola,” ujar Imam. 

Lebih lanjut, Imam mengatakan, melalui kesepakatan bersama, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang merangkul nelayan untuk mengelola kawasan konservasi bersama-sama.

"Kami menghargai kearifan lokal dan cara-cara tradisional yang menjaga kelestarian laut. Tujuannya jelas: ekosistem laut tetap terjaga, dan ekonomi masyarakat nelayan pun ikut meningkat," lanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Muhammad Saleh Goro.

Ia menekankan bahwa hasil diseminasi ini akan memperkuat integrasi pengelolaan perikanan dalam kerangka kebijakan daerah dan kawasan konservasi.

“Pendekatan berbasis data seperti CODRS sangat relevan untuk mendukung perencanaan pengelolaan ruang laut di tingkat provinsi. Kami melihat hasil ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat integrasi pengelolaan perikanan dengan kawasan konservasi di Laut Sawu,” ujarnya.

Nelayan Mitra CODRS dari Desa Wendew, Sumba Tengah, Niffa, menyampaikan bahwa proses diseminasi memberikan pemahaman baru bagi nelayan terkait kondisi sumber daya perikanan. 

“Melalui diseminasi ini kami jadi tahu kondisi hasil tangkapan selama ini. Kami juga sepakat untuk mulai mengatur cara menangkap agar ikan tetap ada ke depan,” ujar Niffa.