LIPSUS: Melki dan Johni Siap Terima Kritik, Sudah Setahun Memimpin Provinsi NTT

“Isu-isu strategis yang berkonflik tinggi justru tidak dieksplorasi. Padahal di situlah kemampuan kepemimpinan diuji,” katanya.

Meski memberikan sejumlah kritik, Laurensius tetap mengapresiasi capaian satu tahun pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Ia mendorong agar pada tahun kedua dan seterusnya, pendekatan kebijakan lebih progresif dan berbasis pada pembacaan yang lebih komprehensif.

“NTT harus dibaca dengan paradigma yang mampu menangkap kompleksitasnya. Kalau tidak, kita hanya puas pada angka-angka normatif tanpa memahami substansi persoalan,” katanya. 

Ia berharap hasil survei tidak berhenti pada klaim kepuasan, tetapi menjadi bahan evaluasi strategis untuk menentukan titik tekan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

“Survei ini baik sebagai potret awal, tetapi perlu pendalaman. Supaya kepuasan publik tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar mencerminkan transformasi sosial dan kebijakan yang berdampak,” kata dia. 

Energi Harapan

Akademisi dari UKAW Kupang, Pdt Dr. Mery Kolimon menegaskan, tingkat kepuasan publik sebesar 80,5 persen terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dinilai sebagai energi harapan yang besar di tengah situasi daerah yang penuh tantangan. Namun, diingatkan agar angka tersebut tidak dibaca secara euforia tanpa melihat realitas kelompok rentan yang belum sepenuhnya terpotret dalam survei.

Menurut Mery, kepercayaan publik merupakan tanda adanya harapan kolektif untuk perubahan yang bisa dikerjakan bersama. Ia mengingatkan, kepemimpinan saat ini menerima mandat di masa sulit, di tengah relasi kekuasaan yang tidak selalu mudah dengan pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ekosistem pembangunan daerah.

“Kita semua lahir dari keluarga-keluarga NTT yang berjuang dalam kesulitan. Orangtua kita bertahan karena ada harapan bahwa masa depan bisa lebih baik. Angka 80,5 persen itu adalah energi harapan yang dititipkan masyarakat di pundak para pemimpin,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, harapan itu harus dikelola dan ditransformasikan menjadi perubahan nyata. Tantangan terbesar adalah apakah angka 80,5 persen tersebut mampu dipertahankan hingga akhir periode 2025–2029.

“Tugas pemimpin adalah mengkoordinasi, menyeimbangkan, dan menggerakkan berbagai kepentingan—baik di internal birokrasi, legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, hingga relasi dengan pemerintah nasional dan kabupaten/kota,” katanya. 

Pdt Mery memberikan catatan kritis terhadap metodologi dan fokus analisis survei tersebut. Ia menilai survei belum secara spesifik memotret pengalaman kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin di wilayah terpencil.

Menurutnya, meski survei telah memetakan karakteristik responden seperti jenis kelamin dan agama, variabel tersebut masih diposisikan sebagai data demografis, bukan sebagai alat analisis kebijakan dan dampaknya.

“Gender belum dijadikan variabel analisis untuk melihat akses layanan, kepuasan kebijakan, atau dampak pembangunan. Padahal di NTT, dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang tinggi, analisis berbasis kelompok terpilah sangat penting,” katanya. 

Ia mencontohkan, survei belum secara mendalam mengukur perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam aspek kriminalitas, akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, maupun akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas.

Ia berharap survei di masa mendatang dilengkapi analisis terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan status sosial ekonomi, sehingga kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas kelompok paling rentan. (fan)

Bukan Sekadar Angka

Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni, menyebut Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, telah memaparkan berbagai capaian selama satu tahun masa kepemimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna penyampaian pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di ruang rapat utama DPRD NTT, Jumat (20/2). Sidang dipimpin Emilia Julia Nomleni, didampingi para wakil ketua DPRD, serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

"Dalam pidatonya, angka-angka keberhasilan telah disampaikan. Walaupun belum secara detail karena akan butuh banyak dokumen," kata Emi kepada wartawan di ruang kerjanya usai menutup rapat paripurna.

Menurut Emi, dari paparan yang disampaikan Gubernur Melki, sudah terlihat adanya sejumlah capaian selama setahun terakhir. Meski demikian, ia mengakui bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya signifikan.

"Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, tapi adanya capaian, walaupun data dalam laporan itu dibuat sendiri melalui survei maupun data dari BPS, hal itu menjadi penting," ujarnya.

Namun, Emi menegaskan,  angka-angka yang dipaparkan tidak boleh dimaknai sebagai gambaran utuh kondisi riil masyarakat.  Ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. "Kita harapkan bahwa angka-angka capaian ini tidak boleh jadi sesuatu yang melenakan kita, tapi harus jadi pemicu," tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian statistik, melainkan sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. (rey)

Tahun Pertama Fase Krusial 

Laporan tahunan Deep Intelligence Research (DIR) menempatkan Dedi Mulyadi sebagai gubernur paling menyedot perhatian publik sepanjang satu tahun pertama masa jabatan. Dalam riset bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026”, Dedi memuncaki kategori publikasi media sekaligus engagement media sosial, mengungguli sejumlah kepala daerah lain di Indonesia.

Lembaga riset media dan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) itu menganalisis pemberitaan dan percekapan publik di media sosial selama periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026. Total pemberitaan kepala daerah tingkat provinsi mencapai 1.887.196 berita di media siber, cetak, dan elektronik. 

Dari keseluruhan pemberitaan itu, tercatat total engagement 5.624.353.582 dengan audience 33.798.508.877. Sementara di media sosial, terdapat 4.573.206 percakapan, meliputi 112.442 percakapan di X, 204.337 di Facebook, 854.473 di Instagram, 2.063.710 di Tiktok, 27.468 di Threads, dan 1.309.974 di Youtube. 

Jumlah media yang dianalisis terdiri dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik. Sementara untuk media sosial, DIR meng-cvrawling semua platform yang ada dan digunakan masyarakat di Indonesia.

Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, menegaskan satu tahun pertama adalah fase krusial.

“Kami menggunakan metodologi Media Intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk di era keterbukaan informasi ini. Mesin aritifical intelligence kami bekerja meng-crawling data untuk menarik seluruh data pemberitaan dan percakapan public di media sosial dari para gubernur, tentang gubernur dan yang mempercakapkan gubernur,” ujar Neni dalam peluncuran laporan tersebut di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Neni, tahun pertama adalah ujian kepemimpinan situasional.

“Data kami menunjukkan publik memberikan perhatian sangat tinggi dan harapan besar kepada pemimpin daerah dalam mengeksekusi janji-janji kampanye, program pusat di daerah, dan ketangkasan saat bencana melanda. Total berita tentang gubernur di media mainstraim mencapai 1,887 juta lebih. Engagement di medsos mencapai 5,624 milyar, dengan audiens mencapai 33,798 milyar terlibat. Ini perhatian yang luar biasa, dan harapan yang sangat besar dari masyarakat,” tutur Neni.

Dalam temuan utama, DIR mencatat tiga kluster isu dominan. Pertama, Program Strategis Nasional di bidang pendidikan, khususnya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), ang menjadi perhatian luas di hampir seluruh provinsi. 

Kedua, ketangkasan menghadapi krisis, terutama saat banjir besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025 yang menjadi titik uji kepemimpinan daerah. Ketiga, isu integritas dan hukum, termasuk relasi dengan KPK dan DPRD, serta dugaan korupsi seperti yang terjadi di Jambi dan Riau yang menekan rating performa media hingga menyentuh angka 4/10 bagi gubernur tertentu.

Analisis juga menunjukkan disparitas ruang emosi publik. Media massa cenderung memberikan sentimen positif tinggi hingga 79 persen.

Sebaliknya, media sosial menjadi arena apresiasi sekaligus kritik tajam. Instagram, Youtube, Tiktok, dan Facebook mencatat atensi tinggi, sementara X menjadi platform paling kritis dengan engagement paling rendah dibanding platform lainnya.

Dalam kategori Highest Publication, Dedi Mulyadi menempati posisi teratas. Gubernur Jawa Barat itu mencatat 194,4 ribu pemberitaan media online, 16,1 ribu pemberitaan cetak, dan 4,6 ribu pemberitaan elektronik. Narasi kebijakan kerakyatan, isu sosial, serta konsolidasi wilayah menjadi penopang utama stabilitas eksposurnya.

Di bawahnya, Pramono Anung di DKI Jakarta membukukan 153 ribu pemberitaan media online, 8,9 ribu cetak, dan 8,3 ribu elektronik. Sementara Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur mencatat 82,7 ribu pemberitaan online, 8,3 ribu cetak, dan 1,5 ribu elektronik, dengan fokus pada ekonomi syariah dan perlindungan sosial.

Merujuk penelitian Mike Walsh (2019), DIR menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dan algoritma. “Gubernur ke depan tidak bisa hanya bekerja secara administratif.

Mereka harus memberikan kebijakan solutif atas permasalahan yang terjadi dan mampu membaca emosi publik di media sosial serta mampu mengomunikasikan kebijakan secara massif, transparan dan akuntabel. 

Mengutip apa yang disampaikan oleh Rhenald Kasali (2025), para kepala daerah terutama gubernur bekerja bukan berdasarkan asumsi lama, tetapi menchallange asumsi tersebut dengan gagasan baru karena saat ini, realitas sudah berbeda sehingga harus cepat beradapytasi dengan perubahan.

Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.

NEWS ANALISIS
Akademisi Unwira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona : Momentum "Kairos" 

Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,  Melkiades Laka Lena-Jhoni Asadoma harus dimaknai lebih dari sekadar hitungan administratif. Periode ini sebagai kairos, yakni momentum reflektif yang menentukan arah etis dan praksis kekuasaan di NTT.

Satu tahun pertama bukan hanya soal waktu yang berlalu, tetapi kesempatan untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar melahirkan kerja empirik yang dirasakan masyarakat. 

Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui distribusi dan alokasi sumber daya yang adil bagi rakyat.

Pentingnya refleksi apakah kekuasaan yang ada di tangan gubernur dan wakil gubernur telah digunakan secara maksimal untuk menjawab persoalan kemiskinan, stunting, ketimpangan sosial, human trafficking, hingga terbatasnya lapangan kerja di NTT. 

Jika tidak dimaknai secara serius, satu tahun pertama bisa menjadi momentum emas yang terlewat tanpa dampak signifikan.

Menurut saya, birokrasi merupakan aset terbesar pemerintah daerah. Namun, adanya bahaya birokratisme yang kaku dan berlebihan. Merujuk pada konsep "sangkar besi"dari Max Weber, yang menggambarkan bagaimana sistem birokrasi yang terlalu prosedural justru dapat membelenggu kreativitas dan inovasi pemimpin politik.

Dalam amatan dan pembacaan atas berbagai kritik publik di media sosial dan diskusi-diskusi terbuka, saya melihat adanya kecenderungan kepemimpinan tahun pertama yang terlalu diwarnai kegiatan seremonial dan formalitas administratif.

Budaya feodal, mentalitas ABS, serta orientasi proyek di internal birokrasi masih kuat mengakar, sehingga kerja-kerja nyata di lapangan belum maksimal. Bahkan, dalam banyak kasus birokrasi dapat secara halus mengatur kepala daerah melalui aturan dan prosedur yang kaku. 

Bukan dengan cara kasar, melainkan lewat mekanisme administratif yang menyedot energi kepemimpinan. Akibatnya, kreativitas dan inovasi bisa terhambat.

Selain itu, pentingnya pembenahan data kemiskinan, stunting, dan daya beli masyarakat agar sesuai dengan realitas di lapangan. Tanpa data yang akurat, kebijakan akan sulit tepat sasaran.

Semua organisasi perangkat daerah (OPD), memiliki irisan terhadap isu kemiskinan sehingga seharusnya mudah diarahkan dalam satu gerak bersama.

Memasuki tahun kedua, saya mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode kerja, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Talenta terbaik dalam birokrasi perlu diberi ruang, jabatan, serta target kinerja yang terukur berbasis meritokrasi. 

Dengan sisa waktu empat tahun, kepemimpinan dinilai harus berani mengajak birokrasi bergerak cepat dan fokus pada kerja nyata di lapangan.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan jembatan disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM juga perlu dipercepat agar terjadi nilai tambah ekonomi di tingkat rakyat. Inisiatif seperti NTT Mart diapresiasi, namun harus terintegrasi dengan peningkatan kapasitas produksi petani, nelayan, dan pelaku industri rumah tangga.

Legitimasi politik tidak cukup dibuktikan lewat jabatan dan seremoni, melainkan melalui keadilan sosial yang nyata dirasakan masyarakat. Tahun pertama adalah refleksi. Tahun kedua harus menjadi fase konsolidasi dan akselerasi kerja nyata. (rey)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS