LIPSUS: Melki dan Johni Siap Terima Kritik, Sudah Setahun Memimpin Provinsi NTT

“Kalau kita konsisten, lima tahun ke depan akan ada perubahan signifikan. Tapi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus kolaborasi provinsi, kabupaten/kota, pusat, dan swasta,” katanya. 

Hasilnya Tidak Utuh

Akademisi Undana, Dr. Laurensius Syairani, menilai hasil survei kepuasan publik terhadap kepemimpinan Melki - Johni belum sepenuhnya mampu membaca kompleksitas sosial dan geografis NTT.

Menurut Laurensius, angka kepuasan di atas 80 persen memang patut diapresiasi, namun pertanyaannya adalah apakah angka tersebut cukup untuk menggambarkan realitas NTT yang sangat beragam.

“Seberapa cukupkah angka 80 persen itu untuk membaca kompleksitas NTT? Kita ini provinsi kepulauan dengan karakter sosial, budaya, dan geografis yang berbeda-beda. Kalau dibaca dengan paradigma yang terlalu sederhana, hasilnya tidak akan utuh,” kata Laurensius dalam diskusi tersebut. 

Laurensius menyoroti survei yang tidak memisahkan responden berdasarkan domisili desa dan kota. Padahal, menurutnya, cara masyarakat desa dan kota memaknai kemiskinan, pelayanan publik, hingga pembangunan sangat berbeda.

“Orang desa mendefinisikan kemiskinan berbeda dengan orang kota. Akses digital, akses layanan, referensi berpikir itu berbeda. Kalau ini tidak dipisahkan, kita kehilangan kedalaman analisis,” ujarnya. 

Ia juga mengkritik tidak adanya pembacaan berbasis wilayah geografis seperti pesisir dan pegunungan. Padahal, masyarakat pesisir memiliki pola produksi dan konsumsi berbeda dengan masyarakat di wilayah daratan tinggi.

“Kalau survei menyebut jalan sebagai kebutuhan utama, siapa yang mengatakan itu? Wilayah mana? Implikasinya apa bagi kebijakan? Itu yang tidak terlihat,” katanya.

Lebih lanjut, Laurensius menilai karakteristik responden yang ditampilkan, seperti kelompok etnik, yang dinilai belum diolah menjadi analisis yang menjelaskan persepsi masyarakat berdasarkan pulau atau kawasan.

“Bagaimana masyarakat di Pulau Timor mempersepsikan kinerja gubernur? Bagaimana di Flores, Sumba, atau Alor? Data wilayah ada, tapi analisisnya tidak dilakukan secara mendalam,” kritiknya.

Ia menambahkan, NTT sebagai provinsi kepulauan semestinya dibaca dalam paradigma yang mengakui keragaman dan kompleksitas, bukan sekadar pendekatan administratif prosedural.
Laurensius juga membedah hasil survei dari dua dimensi yakni dimensi kepemimpinan (leader) dan dimensi kebijakan publik (public policy).

Menurutnya, survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap figur gubernur dan wakil gubernur, namun tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang membentuk kepuasan tersebut.

“Apakah karena akuntabilitas? Transparansi? Keberanian mengambil risiko? Kemampuan delegasi? Atau karena intensitas bertemu masyarakat? Itu tidak dijelaskan secara analitis,” ujarnya.

Pada dimensi kebijakan publik, ia menilai survei lebih banyak menilai aspek administratif dan pelayanan rutin birokrasi, namun belum menyentuh isu-isu strategis dan politis seperti energi baru terbarukan, respons terhadap kebijakan pemerintah pusat, hingga dinamika otonomi daerah.