Gubernur Laka Lena Sudah Beri Kode Pelantikan Sekda NTT

​"Ini adalah alarm. Tahun 2026, target PAD dipatok Rp2,8 triliun. Angka ini tidak akan tercapai jika Sekda tidak cukup brilian dalam mengorkestrasi seluruh sektor penerimaan daerah. Seluruh aparatus birokrasi di OPD harus digerakkan secara maksimal," tegasnya.

​Selain kecerdasan finansial, Mikhael juga mengingatkan agar Sekda terpilih mampu mengendalikan dorongan subjektif untuk berpolitik. Mengingat kekuasaan Sekda yang besar dalam mengendalikan pimpinan OPD, potensi penyalahgunaan wewenang sangatlah besar.

​"Sekda harus tahu diri dan tahu batasan. Ia harus tegas, disiplin, dan berani memberikan sanksi (punishment) kepada OPD atau aparatur yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka pendek maupun menengah yang ditetapkan Gubernur," tambahnya.

Gubernur bakal lantik awal bulan 

Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, proses penetapan Sekda NTT sedang berjalan di pemerintah pusat. 

Dia mengapresiasi Pansel yang telah melaksanakan seleksi termasuk tes di Badan Kepegawaian Negara. 

Dia menyebut, pelantikan Sekda definitif bakal berlangsung pada awal Februari 2026. 

“Mudah-mudahan dalam pekan ini selesai supaya awal buan Februari sudah bisa dilantik,” jelas Gubernur Melki Laka Lena.

Adapun proses seleksi Sekda NTT telah berlangsung sejak awal Desember 2025 lalu. Sebanyak 17 peserta mendaftar untuk kontestasi itu. Mereka terdiri dari pejabat eselon II Pemrov NTT, Sekda Kabupaten hingga pejabat Kementerian.   

Harta kekayaan tiga calon Sekda NTT.

Servulus Bobo Riti 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pria asal Pulau Sumba ini memiliki harta kekayaan senilai Rp1,7 miliar lebih (Rp1.716.500.000).

Harta kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp1,5 miliar. Alat transportasi dan mesin Rp139 juta.

Sementara harta bergerak lainnya Rp43 juta, kas dan setara kas Rp25.500.000 serta harta lainnya Rp9.000.000

Dilansir dari laman https://elhkpn.kpk.go.id, Servulus Bobo Riti sudah enam kali melapor harta kekayaan. Laporan terbaru pada tanggal  31 Desember 2024.

Harta kekayaannya mulai melonjak pada tahun 2023, yakni senilai Rp1,5 miliar lebih (Rp1.599.500.000).       

Sementara pada LHKPN tahun 2022, harta kekayaanya bernilai Rp46.300.000.

Pada tahun 2021 dan 2020, harta kekayaannya Servulus Bobo Riti minus (-), yakni Rp-132.664.000 dan Rp-213.634.000.

Sedangkan pada tahun 2019, harta kekayaannya senilai Rp78.119.286. 

Servulus bergabung dengan Kementerian P2MI pada Maret 2007. Saat itu lembaga dimaksud masih bernama BNP2TKI, kemudian mengalami perubahan nama menjadi BP2MI (tahun 2020) dan menjadi Kementerian P2MI/BP2MI pada 2024. 

Sebelumnya, Servulus Bobo Riti merupakan PNS di lingkup Pemerintah Provinsi NTT sejak diangkat pada 1997.

Ruth Diana Laiskodat

Wanita kelahiran Kupang ini terakhir kali melapor LHKPN pada 31 Desember 2024. Adapun total harta kekayannya, yakni Rp3,7 miliar lebih (Rp3.730.027.540).

Harta kekayaanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp760 juta, harta bergerak lainnya Rp174.083.850.

Ruth Diana Laiskodat memiliki surat berharga senilai Rp1,2 miliar lebih (Rp1.225.000.500) serta kas dan setara kas senilai Rp1,5 miliar lebih (Rp1.570.943.190).

Ruth tidak memiliki alat transportasi dan mesin.

Harta kekayaan Ruth Diana Laiskodat cendrung stabil di atas Rp3 miliar, hal ini berdasarkan lima LHKPN sebelumnya. 

Di LHKPN 2023, harta kekayaanya Rp3,8 miliar lebih (Rp3.816.496.977).

LHKPN 2022, total harta kekayaaan Rp3,7 miliar lebih (Rp3.741.576.563).      

LHKPN 2021, harta kekayaan Rp3,5 miliar lebih (Rp3.575.352.678).

LHKPN 2020, harta kekayaan Rp3,4 miliar lebih (Rp3.491.894.154) dan LHKPN 2019 harta kekayaannya Rp3,2 miliar (Rp3.221.914.034).

Ruth menjadi CPNS pada Balai POM Kupang pada tahun 1997. 

Kariernya mulai menanjak pada 2001 dengan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengujian Pangan, lalu berturut-turut menjabat sebagai Kepala ULPK Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan pada 2009.

Pada 2009 ia menyelesaikan studi dan mendapat gelar Magister Manajemen dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada 2010, dia diangkat menjadi Kepala Seksi Sertifikasi dan kemudian diangkat menjadi Kepala Balai POM Kupang-NTT periode 2012-2017.

Pada 27 Juli 2019 Ruth kemudian menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dilantik sebagai Inspektur Provinsi NTT. 

Setelah tiga tahun, pada 30 Mei 2022 Ruth dimutasi menjadi Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Selanjutnya pada 27 Maret 2024, Ruth dimutasi oleh Pj Gubernur Ayodya Kalake menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Kepala DP3AP2KB NTT hingga saat ini.

Pada September 2024, Ruth dipercayakan menjadi Pj Bupati Sumba Timur saat berlangsung Pilkada Serentak.

Fransiskus Sales Sodo

Berdasarkan LHKPN 2023, dilansir dari laman https://elhkpn.kpk.go.id, total harta kekayaan Fransiskus Sales Sodo alias Hans Sodo senilai Rp3,7 miliar lebih (Rp3.702.151.760). 

Harta kekayaan Fransiskus Sales Sodo cendrung naik. Pada LHKPN 2022, harta kekayaannya senilai Rp3,2 miliar lebih (Rp3.273.213.689).

Pada LHKPN 2021, harta kekayaan Fransiskus Sale Sodo Rp2,9 miliar lebih (Rp2.906.871.103).

Pada LHKPN 2019, saat dia masih menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Manggarai Barat, harta kekayaan Fransiskus Sales Sodo senilai Rp1,9 miliar lebih (Rp1.928.345.480).

Di LHKPN 2023, harta kekayaan Fransiskus Sales Sodo terdiri dari tanah dan bangunan Rp3,8 miliar lebih (Rp3.822.050.000), ada 14 bidang tanah. 

Harta bergerak lainnya Rp203.750.000 serta kas dan setara kas Rp53.430.898.

Fransisus Sales Sodo memiliki hutang Rp377.079.138.

Hans Sodo resmi menjabat Sekda Kabupaten Manggarai Barat pada 3 Mei 2021, setelah dilantik Bupati Edistasius Endi. 

Hans Sodo merupakan alumni Institut Ilmu Pemerintahan dan STPDN Jatinangor angkatan 2000. 

 Sebelum menjabat Sekda Manggarai Barat, Hans Sodo sempat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manggarai Barat. (fan/ray/aca/ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS