Gubernur Laka Lena Sudah Beri Kode Pelantikan Sekda NTT

“Yang kita titipkan itu, orang yang menjadi sekda harus memilki relasi yang kuat dalam kerja-kerja bersama, tapi memang kerja sekda itu lebih ke aturan dan regulasi,” jelas Emi Nomleni.

Sementara anggota Fraksi Golkar DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna menilai jabatan Sekda bukan sekadar Aparatur Sipil Negara biasa. Sekda juga disebutknya bukan jabatan politik, melainkan jabatan administratif. Tugasnya membantu Kepala Daerah menjalankan roda pemerintahan. 

Dalam struktur organisasi pemerintahan, Sekda merupakan pejabat tertinggi dari kalangan ASN.  

"Artinya, Sekda itu bukan sekadar pegawai biasa, melainkan figur sentral yang menentukan konsistensi, efektivitas, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Inche Sayuna, Kamis (8/1/2026). 

Inche Sayuna menegaskan, legitimasi Sekda harus benar-benar bersumber dari aturan dan kompetensi, bukan dari kedekatan politik dengan gubernur. Meskipun Sekda berfungsi sebagai pembantu gubernur, lanjut Inche Sayuna, jabatan itu juga memikul tanggung jawab sistemik terhadap keberlangsungan organisasi pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Ia menyoroti kondisi fiskal daerah lagi tidak baik-baik saja. Daerah sedang mengalami tekanan fiskal yang serius. Peran Sekda sebagai ketua TAPD  menjadi sangat penting dan strategis. 

"Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya. 

Menurut Inche Sayuna, Sekda harus memastikan kebijakan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dia juga harus berperan sebagai jembatan yang efektif untuk membangun kolaborasi yang sehat dan bertanggung jawab dengan DPRD. 

"Kita sungguh berharap Sekda yang baru bisa menjadi kunci agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan kepercayaan publik," katanya.

Alex Take Ofong, anggota Fraksi Nasdem DPRD NTT juga berharap sosok yang akan menempati jabatan Sekda bisa menjadi jembatan antara DPRD, pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD). 

Dia juga menyoroti peran Sekda sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pencapaian Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.   

Alex mengatakan Sekda dibutuhkan untuk mengorganisir birokrasi sehingga bisa menerjemahkan berbagai program yang direncanakan. Dia menilai, Sekda harus menghubungkan kebijakan Kepala Daerah dan pimpinan OPD. 

"Bagaimana dia mampu menjembatani keinginan gubernur, visi misi, atau kebijakannya dengan kecepatan respons OPD yang ada. Dia harus bisa menjembatani ini," katanya. 

Jika seorang sekda mampu menyambung bagian itu, pemerintahan bisa berjalan efektif. Sebaliknya, bila seorang sekda tidak mampu maka justru terjadi kepincangan. Sekda sebagai 'dapur' birokrasi sangat menentukan pelaksanaan kebijakan atau program kepala daerah.