Gubernur Laka Lena Sudah Beri Kode Pelantikan Sekda NTT

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTT Ana Waha Kolin menyebut jabatan Sekda sangat penting. Ia bertugas sebagai pengatur lalu lintas administrasi dan birokrasi Pemerintahan. 

"Saya mengharapkan Sekda itu orang yang berkompeten, berkualitas, dan tentunya mempunyai jiwa kepemimpinan tinggi," katanya. 

Ana Kolin tidak mempermasalahkan jika Sekda NTT ditempati sosok dari luar pemprov. Baginya semua ASN yang sesuai ketentuan memiliki hak. Seleksi terbuka itu dimaksudkan agar semua ASN bisa mengambil bagian dalam proses tersebut. Ana Kolin menyebut, seleksi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. 

"Harus dipahami kondisi ini, kita tidak bisa memaksakan situasi. Kalau masih ada Plh, kita hargai keberadaan Plh itu sampai proses seleksi Sekda definitif selesai. Regulasinya memungkinkan," ujarnya. 

Bukan sekedar jabatan administratif

​Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira Kupang), Mikhael Rajamuda Bataona mengungkapkan penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT yang kini tengah berproses bukan sekadar urusan pengisian jabatan administratif.

Lebih dari itu, Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis ini mengatakan jabatan Sekda adalah posisi kekuasaan vital yang akan menjadi penentu keberhasilan visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Melkiades Laka Lena dan Jhoni Asadoma.

Mikhael menegaskan bahwa Sekda NTT adalah seorang "Jenderal Birokrasi". 

Label ini, kata dia memberikan makna bahwa Sekda memiliki peran ganda sebagai administrator tertinggi sekaligus pemegang fungsi politik kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan.

​Menurut Mikhael, Gubernur tentu akan memilih figur terbaik dari tiga nama yang ada setelah berkomunikasi dengan Kemendagri. 

Tugas berat sudah menanti, mulai dari merumuskan kebijakan yang selaras dengan visi Melki-Jhoni hingga menjalankan fungsi Chief Administrative Officer.

​"Sekda baru harus menjadi leader yang memahami detail tugas setiap OPD. Ia wajib patuh dan taat pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Di sini, track record dan jam terbang kepemimpinan sangat diperlukan untuk memastikan arahan pimpinan daerah terwujud nyata," ujar Mikhael, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya tantangan paling nyata bagi Sekda NTT di tahun 2026 adalah tekanan fiskal yang mencekik. 

Mikhael menyoroti fakta bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 1,2 triliun dari target Rp 1,7 triliun.