Akademisi FISIP Unmuh Kupang Sebut Pergerakkan Mahasiswa Pasca Reformasi Alami Penurunan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Akademisi FISIP Universitas Muhamadiyah Kupang, Amir Kiwang menyebut gerakan mahasiswa pada saat ini terus mengalami keterlambatan. 

Padahal, mahasiswa sungguh kreatif dalam peran dan kontribusi. Sejarahnya, mahasiswa punya pengaruh dalam dinamika politik di Indonesia tetapi pasca Reformasi 98 gerakkan mahasiswa mengalami penurunan.

Amir Kiwang menyampaikan ini dalam workshop dan pendidikan politik dengan tema "Peran Mahasiswa sebagai Pengawal Demokrasi dan Kebijakan Publik", berlangsung, Sabtu (22/11/2025) di Kantor DPW PAN NTT. 

Pengajar FISIP Unmuh Kupang itu  mengatakan, polarisasi mahasiswa terlihat ketika kepemimpinan B.J Habibie.

Ada kelompok yang melihat Habibie sebagai perpanjangan tangan rezim Soeharto. Sebaliknya, kelompok lainnya melihat Habibie perlu diberi ruang untuk membangun bangsa. 

Dia kemudian menyinggung mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Sebab itu akan menulis ulang sejarah. Para aktivis yang dilanggar HAM, ditindak represif akan menilai itu tidak elok. 

Baca juga: Gejolak di Indonesia, Pengamat Politik Unmuh Kupang: Krisis Kepercayaan Terhadap Elite

Hal itu juga memberi polarisasi baru pada setiap kelompok. Begitu juga dengan mahasiswa era kekinian yang akan melihat dengan sudut pandang masing-masing. Amir mengatakan, gerakan mahasiswa hari ini harus terukur dan terstruktur. 

"Sekarang bagaimana kita melanjutkan itu. Perjuangan itu harus dilatih, tata caranya. Saya percaya mahasiswa masih punya idealisme," katanya. 

Dia berharap agar kebijakan dari partai politik termasuk PAN agar pro rakyat. Termasuk RUU Perampasan Aset. Uji publik agar mendapat respon masyarakat adalah jalan yang harus ditempuh. 

"Memang harus melalui proses dan tahapan untuk mendapat masukkan. Agar semua kebijakan menyentuh lapisan masyarakat," katanya dalam area yang dimoderatori, Paskalia Kopong. 

Amir menyebut setiap pemimpin memiliki baik buruknya. Namun, keberpihakan pada masyarakat dan mendengar keluhan masyarakat adalah hal penting. 

Baginya membangun kesadaran dan edukasi politik merupakan tugas bersama. Paling tidak ada nilai yang dilekatkan. Sehingga masyarakat bisa memilih pemimpin yang tidak melanggar norma dan aturan yang ada.

Baca juga: Pengamat Politik Unmuh Kupang Sebut Kenaikan Gaji Anggota DPR Tidak Tepat

 "Soal dia memilih siapa dan apa, itu personal. Tapi paling tidak harus memberikan pendidikan politik. Tugas mahasiswa adalah punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat secara benar," ujarnya.