Gejolak di Indonesia, Pengamat Politik Unmuh Kupang: Krisis Kepercayaan Terhadap Elite

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gejolak yang terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini membuat situasi Negara mencekam. 

Pemicunya karena kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPR RI. Demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 itu meluas hingga 31 Agustus 2025, pasca salah satu pengemudi ojek online atau ojol tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. 

Unjuk rasa berubah semakin liar dengan aksi pengrusakan dan penjarahan rumah beberapa anggota DPR RI hingga sejumlah instansi di berbagai wilayah di Tanah Air. 

Pengamat Politik Universitas Muhamadiyah (Unmuh) Kupang, Amir Kiwang berkata, demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya merupakan puncak dari akumulasi kemarahan publik.

Baca juga: Gubernur Kumpul Forkopimda di NTT Bahas Situasi Nasional, Jaga Kondisi Daerah

Dia berpendapat, penyebab aksi massa itu karena ketimpangan kesejahteraan, dimana Usulan kenaikan tunjangan rumah anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan dinilai tidak masuk akal di tengah tingginya biaya hidup dan angka kemiskinan.

"Kedua, krisis kepercayaan terhadap elite politik. Rakyat merasa wakil mereka di DPR tidak lagi mewakili aspirasi, tetapi justru hidup dalam privilese dan arogansi," katanya, Minggu (31/8/2025).

Pemicu lainnya adalah kondisi ekonomi yang tertekan seperti inflasi tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok, PHK di sektor industri, dan stagnasi daya beli menyebabkan keresahan ekonomi yang mudah tersulut. 

Amir menyebut, kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan publik kepada pemerintah dan DPR. Masyarakat tidak lagi merasa diwakili oleh DPR, bahkan muncul desakan pembubaran DPR.

Sisi lain, Pemerintah terlihat lamban, reaktif, dan defensif dan lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menangani substansi. Bahkan ada tokoh nasional yang menyebut ada pihak asing yang bermain di balik aksi mahasiswa dan rakyat.

"Hal ini justru semakin menyulut kemarahan rakyat. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah cepat maka kedepan akan berpotensi terjadinya eskalasi konflik horizontal antara aparat dan massa. Serta
kerusakan ekonomi lokal akibat penjarahan dan blokade," ujarnya. 

Bahkan, kata Amir, bisa saja menurunkan  kepercayaan pada institusi negara seperti legislatif dan eksekutif. Dan, terburuknya adalah peluang munculnya gerakan rakyat yang lebih terstruktur dan masif. 

Oleh karena itu, menurut Amir, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis seperti membuka forum dialog nasional. Ruang itu melibatkan mahasiswa, dan tokoh masyarakat serta melakukan transparansi dan audit publik terhadap anggaran DPR.

Amir juga merespons perihal penonaktifan atau pemecatan anggota DPR RI seperti Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN.

"Memang dapat dibaca sebagai langkah politik reaktif partai terhadap tekanan publik," kata pengajar Fisip Unmuh Kupang itu.