Pengamat Sebut Aset Negara di NTT Mangkrak karena Ego Politik dan Lemahnya Perencanaan

Habde menilai sistem pengawasan saat ini bersifat “pemerintah mengawasi pemerintah”, sehingga tidak efektif. Perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi masih berada dalam lingkup pemerintah sepenuhnya.

“Pemerintah yang rencanakan, pemerintah yang laksanakan, pemerintah yang evaluasi. Masyarakat tidak punya keterlibatan signifikan. Konsep seperti ini harus diubah,” katanya.

Menurutnya, masyarakat, swasta, dan pemerintah seharusnya memiliki posisi setara dalam proses perencanaan pembangunan.

Habde mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap semua aset yang dimiliki, untuk menentukan mana yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak.

“Aset yang masih bisa produktif harus dipublikasikan secara terbuka. Jika perlu, pemerintah dapat membuka kerja sama dengan swasta untuk pengelolaan agar lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas birokrasi dalam manajemen aset.

Reformasi Fundamental: Perencanaan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Di akhir wawancara, Habde menegaskan bahwa reformasi terbesar harus dimulai dari proses perencanaan pembangunan.

 “Forum-forum perencanaan dari tingkat kelurahan sampai kabupaten itu jangan hanya seremonial. Masyarakat harus terlibat nyata. Yang dibangun harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan politik,” pungkasnya.

Menurutnya, tanpa perubahan pola pikir dan tata kelola, kasus aset publik mangkrak akan terus berulang dan menjadi pemborosan anggaran yang merugikan masyarakat NTT. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS