Fraksi PSI Apresiasi Pemprov NTT, Dukung Dana Cadangan PON XXII 2028

Ringkasan Berita:

• Fraksi PSI DPRD NTT mengapresiasi Pemprov NTT atas Penyusunan RAPBD 2026
• Fraksi PSI DPRD NTT juga mendukung Pembentukan Dana Cadangan PON XXII 2028.
• Juru Bicara PSI NTT menyoroti struktur pendapatan daerah NTT masih bergantung pada transfer pusat
• Mendorong Gaji PPPK dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Fraksi PSI DPRD NTT mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT ) atas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta inisiatif membentuk Dana Cadangan PON XXII 2028.

Juru Bicara Fraksi PSI, Filmon Loasana mengatakan dua agenda penting itu menunjukkan komitmen Peemprov NTT untuk memperkuat tata kelola fiskal yang sehat dan berorientasi pada pembangunan inklusif serta berkelanjutan.

“Kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi yang berani menata kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal daerah,” ujar Filmon, Sabtu (1/11/2025). 

Fraksi berharap semangat persatuan dan gotong royong kaum muda menjadi energi positif untuk membangun NTT yang maju dan berdaya saing.

Baca juga: Jokowi dan Kaesang Diusulkan DPW PSI NTT Jadi Calon Ketua Umum

Fraksi PSI, kata dia, juga menyoroti struktur pendapatan daerah NTT yang masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan porsi lebih dari 70 persen. Kondisi ini, kata Filmon, menandakan kemandirian fiskal daerah belum terbentuk sepenuhnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong transformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pendapatan, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kemandirian fiskal bukan sekadar menambah pendapatan, tapi membangun ekonomi rakyat yang kuat, produktif, dan berkeadilan,” katanya. 

PSI juga mengusulkan penguatan sektor ekonomi kreatif, pertanian bernilai tambah, serta pariwisata berbasis masyarakat agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

Fraksi PSI turut menyoroti penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain, beban belanja pegawai meningkat karena pengangkatan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PSI mendorong Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB agar pembiayaan PPPK dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga diminta melakukan efisiensi belanja tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Kaesang Pangarep Targetkan PSI NTT Satu Fraksi Tiap Kabupaten/Kota 

Terkait pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028, Fraksi PSI memberikan dukungan penuh. Dana sebesar Rp250 miliar akan dialokasikan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028.

Menurut Filmon, kebijakan ini merupakan langkah visioner untuk memastikan kesiapan NTT sebagai tuan rumah bersama Provinsi NTB.

“PON bukan sekadar ajang olahraga, tapi momentum membangun kebanggaan daerah, memperkuat solidaritas nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,” ujarnya.

Fraksi PSI menegaskan agar pengelolaan dana cadangan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan melekat dari DPRD dan lembaga audit eksternal. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS