Penyaluran KUR di NTT Capai Rp 2,2 Triliun di Tahun 2025

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Selfiani Baki Wukak

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTT mencapai Rp 2,2 triliun di tahun 2025.

Hal ini diungkap Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman usai membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Rabu (29/10) kemarin.

"Penyaluran KUR di NTT tahun ini kurang lebih total ada Rp 2,2, triliun dan sudah disalurkan sampai bulan Oktober. Itu disalurkan oleh beberapa bank penyalur, di luar bank daerah atau Bank NTT," kata Maman.

Sementara Bank NTT tidak bisa menyalurkan KUR dikarenakan selama kurang lebih tiga tahun terakhir Bank NTT memiliki Multi Purpose Loan (MPL) di atas 5 persen.

Kementerian UMKM memberikan dukungan untuk menata administrasi managemen Bank NTT dan di masa pemerintahan Gubernur Melki Laka Lena sudah mulai menata kembali terkait hal tersebut.

Baca juga: Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman Kunjungi dan Berbelanja di NTT Mart

"Alhamdulilah, selama lima bulan terakhir ini, beliau bersama jajarannya sudah menata. Dan awal Januari tahun 2026 nanti, Bank NTT sudah bisa ikut menyalurkan KUR di NTT," tandasnya.

Ia juga menyadari Kementerian UMKM tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah Provinsi NTT. 

"Saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa karena ada senangat dan keseriusan yang sangat tinggi dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam upaya untuk menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah," ungkapnya.

Terkait dengan terbentuknya NTT Mart berdasarkan inisiasi dari Gubernur Melki Laka Lena, Maman mengatakan minimarket yang menjual produk-produk lokal ini akan dibuka di seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT.

"Ini luar biasa, inisiatif yang sangat dahsyat. Jarang ada gubernur atau kepala daerah yang serius mau membangun. NTT mart ini kan dari rakyat untuk rakyat," ujarnya.

Menurutnya, hadirnya NTT Mart memberikan peluang dan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha mikro kecil dan menengah untuk menciptakan produk dalam negeri atau produk lokal yang bisa dinikmati oleh masyarakat NTT.

Maman juga mengatakan festival ini hadir sebagai jawaban dan harapan besar kepada usaha-usaha mikro kecil.

"Karena mereka susah sekali mengurus perijininan, sertifikasi dan lain sebagainya. Betapa beratnya jadi UMKM itu, mereka dihadapkan harus punya sertifikasi halal, ijin BPOM, ijin PIRP, lain sebagainya,".

Adanya perintah dari Presiden Prabowo, Kementerian UMKM melakukan kolaborasi dengan seluruh instansi terkait perijinan yang terkumpul nenjadi satu.

"Berkat dari kolaborasi, alhamdulilah. Grafik volume pemberian perijinan sertifikasi tahun ini kurang lebih 300 persen dari tahun-tahun sebelumnya," katanya. (ria)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS