DPRD NTT Dukung Pembangunan PLTAL di Flores Timur 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin memberi dukungan terhadap kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kabupaten Flores Timur. 

Ana Kolin yang juga anggota DPRD dapil VI itu menyebut, rencana pembangunan PLTAL sekaligus jembatan penghubung antara Larantuka dan Adonara itu sudah diinisiasi lebih dari 10 tahun lalu. 

"Kami memberikan respon positif pembangunan jembatan Palmerah, ketika ada sinyal membangun kembali jembatan itu sebuah terobosan luar biasa," katanya, Rabu (22/10/2025). 

Apalagi, kata dia, jembatan itu kemudian dirancang untuk membangun PLTAL yang memberi dampak pada sistem kelistrikan bagi masyarakat, khusus di daerah sekitar ataupun NTT secara umum. Dia menilai rencana itu merupakan lampu hijau. 

Ana juga menanggapi mengenai masih banyak dokumen yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pembangunan PLTAL itu.

Baca juga: Gubernur NTT Terima Audiensi Tim Tidal Bridge, Bahas Perkembangan PLTAL Larantuka

Baginya itu merupakan kemauan politik atau kesediaan dari pada setiap kepemimpinan Kepala Daerah. 

Politisi PKB itu pada era Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, justru keduanya memberi reaksi yang baik. Hal itu dibuktikan ketika Gubernur NTT Melki Laka Lena menerima PT Tidal Bridge. 

"Mereka menerima pihak Tidal Bridge untuk hadir di Pemerintahan dan lembaga DPRD. Secara otomatis, DPRD mensupport jembatan Palmerah ini," katanya.
 
Terhadap catatan yang belum lengkap, Ana Kolin mendorong agar perusahaan agar segera melengkapi dokumen yang belum ada. Ia tidak ingin pihak terkait terlena dan pada ujungnya pembangunan PLTAL ini tidak bisa terlaksana. 

"Sudah ada sinyal positif dari Pemerintahan Melki - Johni sehingga harus segera dilakukan," kata Ana Kolin. 

Ana Kolin mengeklaim masyarakat di Larantuka maupun Adonara telah mendapat pemberitahuan tentang rencana pembangunan jembatan ini sejak lama. Sehingga, ia menilai tidak ada masalah lagi mengenai penerimaan masyarakat. 

"Sudah siap sepertinya. Mereka bergembira ria, masyarakat sangat antusias. Tinggal saja pemberdayaan untuk nelayan kecil," katanya. 

Ana berkata, tarik ulur mengenai pembelian arus listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik merupakan ranah Kepala Daerah. Gubernur NTT atau pejabat berwenang bisa berdiskusi hitung-hitungan arus listrik yang dihasilkan. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS