Kader Partai Golkar Jonas Salean Jadi Tersangka Ini Tanggapan Ketua DPD I Golkar NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Salah satu kader Partai Golkar yang juga Ketua DPD II Golkar Kota Kupang, Jonas Salean ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada Jumat (3/10/2025). 

Terkait penetapan tersangka terhadap kader partai berlambang pohon beringin ini pimpinan Partai Golkar NTT buka suara.

"Kita hormati proses hukum. Belum tahu, kita lagi komunikasi. Kita hormati proses hukum biar berjalan dengan baik," kata Ketua DPD I Golkar NTT Melki Laka Lena, Sabtu (4/10/2025). 

Seperti diketahui, penetapan status tersangka terhadap Jonas Salean oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada Jumat (3/10/2025), yang bersangkutan tidak hadir. Awalnya dia dipanggil untuk memberikan keterangan. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT Raka Putra Dharmana menyebut Jonas terindikasi melakukan pengalihan aset Pemerintah saat menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) periode 2002-2007.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Jonas Salean Diduga Alihkan Aset Pemerintah kepada Pihak Tak Berhak

"Diduga melakukan pemindahtanganan dan pengalihan aset tanah/Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak yang tidak berhak," katanya. 

Adapun rinciannya berupa SHM No. 839, luas 420 m⊃2; atas nama J.S, terbit 2 Juli 2013, lalu
SHM No. 879, luas 400 m⊃2; atas nama Petrus Krisin, terbit 7 Maret 2014 dan SHM No. 880, luas 400 m⊃2; atas nama Yonis Oesina, terbit 13 Maret 2014.

Menurut Raka pengalihan ini dilakukan melalui penerbitan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2004 hingga 2013, yang turut ditandatangani pejabat berwenang saat itu, termasuk Wali Kota Kupang S.K. Lerik dan oleh Jonas sendiri saat menjabat sebagai Sekda Kota Kupang periode 2002-2007.

Raka berkata, mantan Wali Kota Kupang itu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat usai pemanggilan untuk pemeriksaan. Ia diduga mengalihkan aset Pemerintah kepada pihak lain yang tidak berhak.

"JS mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan kesehatan," katanya. 

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Jonas Salean Ajukan Permohonan Penundaan Pemeriksaan Karena Alasan Kesehatan

Akibat perbuatannya, Pemerintah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp5.956.786.664,40. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Provinsi NTT Nomor X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023.

Jonas disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, kata Raka, sebelumnya telah ada sejumlah pihak yang diproses hukum, dengan hasil putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6262 K/Pid.Sus/2025 atas nama Hartono Fransiscus Xaverius.

Kemudian, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg atas nama Erwin Piga.