Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Minta Pemerintah Percepat Realisasi APBD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Kristoforus Loko meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan realisasi pada APBD tahun 2025 dengan sisa waktu yang ada. 

Sebab, kata dia, dari akumulasi saldo SiLPA seluruh Pemda di NTT, nilainya Rp 2,42 triliun. Artinya serapan APBD belum terbilang maksimal. Ia mendorong Pemda bisa mengatasi itu. 

"Pada prinsipnya kalau Silpa itu, Pemerintah harus, mempercepat proses eksekusi APBD," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Kamis (25/9/2025). 

Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT itu menyebut, jika sudah dianggarkan dan termuat dalam dokumen APBD, maka perlu direalisasikan. Bahkan, angka SiLPA harus diperkecil hingga pada angka ideal. 

"Mempercepat diupayakan supaya sampai akhir tahun anggaran itu dana daerah yang ada di rekening Kas daerah itu mesti di bisa di digunakan, terserap seluruhnya begitu. Supaya Silpa-nya kecil," katanya. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Kanwil DJPb Ungkap SILPA dari Pemerintah di NTT Tembus Rp 2 Triliun per Agustus 2025

Kristoforus menyoroti juga saldo SILPA pada triwulan II tahun 2025 di Pemprov NTT senilai lebih dari Rp 300 miliar. Meski tidak mengetahui dari pos anggaran mana, ia berharap Pemprov segera menindaklanjuti itu. 

Sisa waktu empat bulan pada tahun ini, menurut dia, Pemprov NTT bisa mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah yang sudah disepakati, baik dalam APBD murni maupun APBD perubahan begitu.

Kristoforus berkata, pada penyerapan APBD Pemprov NTT tahun sebelumnya cukup maksimal. Sehingga, penyampaian saat ini oleh DJPb adalah sebuah peringatan agar Pemerintah segera melakukan percepatan. 

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Kantor Perbendaharaan Negara itu kan semacam warning kepada pemerintah supaya mempercepat realisasi, proses pelaksanaan, proses eksekusi terhadap semua program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan di dalam APBD," ujarnya. 

Ia berharap hingga akhir tahun, APBD bisa terserap optimal. Sekalipun tidak ada resiko ketika terdapat saldo SiLPA, namun dampak yang timbul cukup besar. 

Karena, APBD yang disusun dan disepakati sesungguhnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dia bisa mengentaskan kemiskinan.

Artinya uang yang disiapkan Pemerintah dimaksudkan bisa berputar di masyarakat begitu. Jika tidak segera direalisasikan, maka berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. 

"Akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat begitu," kata dia. 

Kristoforus mengatakan, jika anggaran tidak digunakan maka bisa dibilang rugi. Menurut dia, keberadaan anggaran sangat penting menopang sistem perekonomian publik. Dia tidak ingin anggaran hanya menganggur