Para Pejabat Tidur di Asrama Unhan Retret Pejabat Struktural Pemprov NTT 

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt bersama para pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang akan mengikuti retret tahun 2025 telah tiba di Kampus Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan RI-Belu, NTT, Selasa (23/9). 

Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan peserta disambut Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H bersama Dekan Universitas Pertahanan RI, Staf Ahli Bupati Belu, para dosen UNHAN, pimpinan OPD Kabupaten Belu. 

Kegiatan ini dibagi dalam dua gelombang yakni gelombang pertama 23-27 September 2025 dengan jumlah 330 peserta dan Gelombang kedua 1-5 Oktober 2025 dengan 347 peserta. 

Sebelumnya, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, telah melepas peserta gelombang pertama di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT pada Selasa (23/9/2025). 

Baca juga: Melki Laka Lena Sebut Peserta Tour de EnTeTe yang Terjatuh Sedang Dirawat

Dalam arahannya, saat melepas peserta ret-ret, Melki Laka Lena menegaskan kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi menjadi wadah penting untuk memperdalam pemahaman mengenai arah pembangunan NTT sekaligus memperkuat sinergi dan kebersamaan antar pejabat.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah agar semua pejabat struktural lebih memahami arah pembangunan NTT, membangun jaringan kerja sama yang solid, dan menyatukan pikiran serta perasaan untuk membangun daerah ini ke depan," tegas Melki Laka Lena.

Melki Laka Lena juga mengingatkan pentingnya refleksi atas segala keterbatasan yang ada, sehingga lahir semangat kerja sama yang nyata. Menurutnya, dengan kolaborasi yang kuat, banyak hal besar dapat diwujudkan untuk kemajuan NTT.

Selama retret berlangsung, para peserta akan menerima materi dari berbagai narasumber strategis yang akan memperkaya wawasan tentang potensi daerah sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan yang visioner.

Melki Laka Lena juga menekankan bahwa kegiatan ini juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya di kawasan perbatasan negara.

"Kita akan membeli berbagai kebutuhan makanan dari pasar-pasar tradisional di Belu, Malaka, dan TTU. Dengan cara ini, ekonomi rakyat ikut bergeliat. Selain itu, akan ada kegiatan kemanusiaan yang juga digelar selama ret-ret ini," jelas Melki Laka Lena.

Baca juga: LIPSUS : Universitas Terbuka UT Siapkan 15 Prodi Baru Berbasis STEM

Melki Laka Lena menambahkan, penyelenggaraan kegiatan di Universitas Pertahanan menjadi langkah efisiensi anggaran, sekaligus membangun kebersamaan di antara peserta.

"Dengan memilih Universitas Pertahanan, kita menghemat banyak biaya dibandingkan jika kegiatan ini dilaksanakan di hotel. Para peserta akan tinggal dalam suasana asrama yang sederhana, penuh kebersamaan, dan jauh dari hiruk pikuk," ujar Melki Laka Lena.

APBD Perubahan 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT Yohanes De Rosari menyebut anggaran retret lebih dari Rp 1 miliar sudah dibahas bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. 

Politikus Golkar itu membantah adanya informasi mengenai anggaran retret yang belum dibahas antara DPRD dan Pemprov. Ia kecewa terhadap orang yang menyampaikan informasi demikian. 

"Saya anggota Badan Anggaran. Anggaran retret untuk pegawai negeri eselon II, III, IV itu semua dibahas waktu itu. Sehingga, Badan Anggaran menyetujui anggaran pembahasan, antara badan anggaran dengan tim Pemerintah Provinsi," katanya, Selasa (23/9/2025). 

Baca juga: LIPSUS: Banjir Bandang Seret Sembilan Warga, 3 Orang Tewas dan  6 Hilang 

Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT itu mengatakan, saat pembahasan itu memang ada pertanyaan dari anggota Banggar. Namun, Sekretaris Daerah NTT Kosmas Lana telah memberi penjelasan. Kosmas merupakan ketua tim anggaran Pemprov. 

Yohanes mengaku anggaran retret masuk dalam APBD Perubahan tahun 2025. Bahkan sudah ada kesepakatan bersama dari DPRD dan Pemerintah hingga dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

"Ada yang bilang tidak dibahas itu mungkin mereka tidak mengikuti secara baik di Perubahan (APBD). Sehingga APBD Perubahan sudah disepakati oleh DPRD, kita sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri," katanya. 

Dikatakan, bisa saja orang yang tidak mengetahui kesepakatan tentang biaya retret itu tidak mengikuti rapat pembahasan anggaran dengan baik. 

"Itu dibahas. Badan Anggaran menyetujui waktu itu. Kalau satu orang setuju, yang lain tidak setuju pasti tidak jadi. Saya sendiri Fraksi Golkar setuju, yang lain tidak setuju pasti tidak jadi. Jadi kalau bicara tidak dibahas, mungkin tidak diikuti secara baik. Struktur APBD itu penjelasan Pemerintah itu ada. Rp 1,6 M kalau tidak salah," ujarnya. 

Baca juga: Eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman Dituntut 20 Tahun Penjara oleh JPU, Denda Rp 5 M

Sebelumnya informasi yang diperoleh Pos Kupang bahwa biaya retret ratusan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut tidak dibahas bersama DPRD NTT. 

Bahkan nomenklatur retret tidak ditemukan dalam anggaran murni APBD 2025 maupun dalam perubahan APBD tahun 2025. Sementara dari dokumen panduan pelaksanaan retret yang diperoleh, Senin (22/9) menyebutkan penggunaan biaya pada retret itu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT. 

Ketua Komisi I DPRD NTT Julius Uly yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/9) enggan menanggapi hal itu. Julius memilih tidak berkomentar lebih jauh tentang retret, termasuk biaya dan prosedur penganggaran bersama BKD NTT sebagai mitra Komisi I DPRD. 

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Yos Rasi mengatakan, alokasi biaya retret kepemimpinan yang jumlahnya satu miliaran ini merupakan bentuk investasi sumber daya manusia, khususnya pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Baca juga: Warga Audiensi dengan Kejati NTT Bahas Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Kota Kupang

Biaya ini sepenuhnya digunakan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan narasumber, sedangkan perlengkapan pribadi ditanggung oleh masing-masing peserta. 

"Lebih lagi bagi peserta dari cabang dinas/UPTD di luar Pulau Timor harus menanggung sendiri biaya perjalanan menuju Kupang dan kembali dari Kupang," tambah Yos. 

Dia menegaskan, Pemprov NTT tidak menganggarkan sepeserpun uang saku, dan kebutuhan pribadi lainnya bagi peserta. (gus/fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS