Respons Komisi III DPRD NTT Pemangkasan Anggaran TKD dari Pemerintah Pusat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota Komisi III DPRD NTT Yohanes Rumat merespons pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat. 

Rumat mengatakan, TKD tahun depan menurun. Artinya kekuatan keuangan di daerah terdampak. Sisi lain, sampai sekarang pendapatan asli daerah (PAD) cukup sulit. 

"Tahun ini target kita Rp 1,7 triliun tiba-tiba ada perubahan kebijakan ini bisa saja angka ini ikut berubah," katanya, Rabu (27/8/2025). 

Demikian juga dengan target pemerintah provinsi tahun 2026. Hal itu perlu dicermati secara baik. Pemerintah harus menghitung dengan teliti target yang ada ditengah tekanan fiskal daerah untuk membayar utang pinjaman. 

Politikus PKB itu mengatakan, gubernur atau kepala daerah di NTT harus melobi pemerintah pusat menyikapi kondisi itu. Sebab, target yang ditetapkan pemprov itu meleset, maka akan ada preseden buruk. 

"Kami di DPRD mendesak seluruh OPD yang bermitra dengan sumber PAD ini agar bagaimana caranya untuk berkreasi untuk mencari sumber baru yang selama ini mencari aman," ujarnya. 

Ia mencontohkan, selama ini sumber itu berasal dari pajak kendaraan dan retribusi biasa. Pemerintah tidak bisa menyandarkan kekuatan hanya di sektor ini. Karena target dan program harus berjalan seiring.

Baca juga: Akademisi Bisnis Undana Sebut Pemangkasan TKD Tak Perlu Panik, Pemerintah Harus Inovasi

Rumat meminta pemerintah untuk menertibkan sumber pajak. Misalnya saja kendaraan pelat merah maupun alat berat hingga aset seperti tanah. Jika itu dimaksimalkan dengan baik maka pendapatan bisa meningkat. 

Menurut dia, realisasi pendapatan hingga saat ini baru berada di angka hampir 50 persen dari target. Sisa waktu ini kemungkinan target tersebut tidak bisa tercapai. Sisi lain, belanja program sudah berjalan lebih cepat. 

"Pemerintah jangan tidur. DPRD juga tidak tidur. Kita cari solusi bersama. Aset yang tidur di jual, atau di kelola pihak ketiga. Itu bukan hal tabuh," katanya. 

Rumat berkata, target yang ditetapkan Pemprov NTT Rp 2,8 triliun itu terlalu terburu-buru. Sebab, kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat akan berefek. 

Dia khawatir, pemangkasan anggaran itu berakibat buruk. Terutama pembiayaan bagi pegawai di daerah. Biasanya, TKD mengalami keterlambatan. Sehingga, penggajian pegawai ditanggulangi oleh pendapatan di daerah. 

Bila pemangkasan anggaran itu terjadi maka, pendapatan pun akan tertekan. Ia menyebut itu sama seperti bencana bagi pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah harus memitigasi ini sedini mungkin. 

"Pemerintah dalam skema cash flow benar-benar dari sekarang tertib. Dalam arti tidak ada bocoran anggaran karena kebijakan kepentingan sesaat," katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS