LIPSUS: SPPG Diberi Waktu Satu Bulan Urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi SLHS

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hasil positif. Dengan kondisi tersebut, dia pun menilai anggaran MBG tidak perlu dialihkan ke program lain.

Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas pelaksanaan program MBG.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” tutur Luhut.

Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Dia menyebutkan perputaran dana dalam program MBG dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. 

*Pelibatan Sekolah

Komisi IX DPR RI menampung masukan terkait pelibatan sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk daerah-daerah tertentu yang memang jangkauannya luas atau jauh.

"Mungkin juga bisa dilakukan dengan hybrid melibatkan sekolah, bisa disesuaikan kalau memang secara kondisi kewilayahannya sulit untuk bisa terjangkau," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, di Banda Aceh, Senin.

Baca juga: 16 Sekolah di TTS Keracunan MBG, 3.005 Paket Disajikan SPPG Kota Soe

Pernyataan itu disampaikan Putih Sari usai melakukan rapat bersama unsur pemerintah Aceh, kabupaten/kota serta instansi terkait di Aceh dalam rangka kunjungan kerja reses, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Masukan tersebut salah satunya diterima dari Bupati Aceh Selatan, Mirwan yang menyatakan bahwa permasalahan pelaksanaan MBG di daerah terkendala jarak tempuh serta kapasitas dapur yang terlalu banyak menyiapkan makanannya.

Di mana, kata dia, ada dapur yang mulai memasak pukul 22.00 WIB karena banyaknya persiapan hingga empat ribu porsi lebih, sehingga saat sampai ke sekolah, makanannya sudah kurang baik.

Maka dari itu, Bupati Aceh Selatan mengusulkan dilakukan kerjasama langsung dengan sekolah, sehingga makanannya lebih mudah dan baik, atau perkecil permintaan setiap dapur cukup seribu porsi saja.

Baca juga: LIPSUS: Eks Kapolres Ngada Dituntut 20 Tahun,  Fajar Tidak Menyesali Perbuatannya

Putih menyampaikan, MBG merupakan program baru, dan pelibatan pemerintah daerah juga baru dimulai, sehingga koordinasinya masih sangat rendah.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar tata kelola program makan bergizi gratis ini terus dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk alternatif dengan pelibatan sekolah.

Terhadap masukan ini, lanjut Putih, Komisi IX DPR RI segera membangun koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terhadap peluang kolaborasi dengan sekolah.

"Makanya nanti kami diskusikan dengan Badan Gizi Nasional. Sejauh yang kami tahu, Badan Gizi Nasional membuka, artinya peluang kolaborasi untuk wilayah-wilayah tertentu dengan sekolah-sekolah," demikian Putih Sari. (kompas.com/ant)