Wawancara Eksklusif

Wawancara Eksklusif - Wamen Viva Yoga Ungkap 3 Amanat Presiden Prabowo Soal Program Transmigrasi

Viva Yoga Mauladi menyebut, program transmigrasi saat ini bukan hanya persoalan pemerataan penduduk semata.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS/IMANUEL NICOLAS MANAFE
VIVA YOGA - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi (kiri) saat diwawancarai secara khusus oleh Host Apfia Tioconny Billy (kanan) di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (27/8/2025). 

Jadi suasana kemerdekaan itu harus menjadi bagian dari kebersamaan masyarakat Indonesia yang merayakan, bukan hanya sekarang tidak lagi berdasarkan tumpah darah seperti para pahlawan dulu, tapi kita mengisi kemerdekaan dengan ide inovasi untuk pembangunan nasional. 

Walaupun karena itu, kita harus menjadi bangsa yang merdeka, dengan merdeka secara politik berdaulat, dalam bidang ekonomi kita bisa mandiri, dan memiliki keperibadian dalam kebudayaan.

Karena masih ngomongin semangat-semangat yang bakal, pasti nilainya akan diturunkan ke program-program di Kementerian Transmigrasi. 

Sekarang ini kalau kita ngomongin transmigrasi, kan tidak cuma terkait dengan perpindahan penduduk saja, untuk pemerataan penduduk, tapi ada target-target utama, ada wujud dari nantinya adalah pemerataan ekonomi, perkembangan ekonomi, ada daerah ekonomi baru, potensi-potensi.

Mungkin update gimana nih Pak, semester 1 realisasinya seperti apa di Kementerian Transmigrasi, Pak? 

Ada tiga amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, kenapa kemudian lahir kembali Kementerian Transmigrasi, yang berdiri sendiri sebagai Kementerian Negara. 

Yang pertama, untuk menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perpindahan jumlah penduduk, dari daerah yang padat ke daerah yang longgar, tentu akan terjadi interaksi, kemudian melalui proses akulturasi, asimilasi, melalui pernikahan, itu akan mendekatkan, menyatukan, mempersatukan perbedaan suku, adat, budaya, menjadi perkat untuk rasa kebangsaan. 

Jadi sekarang ini, bagi orang Sumatera, menikah dengan orang Jawa, menikah dengan orang Bali, menikah dengan orang Papua, itu adalah sesuatu yang biasa saja, karena itu adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi, untuk memperkuat NKRI. 

Yang kedua, untuk mengentaskan kemeskianan. Dengan memberikan tanah, 1 hektar, 2 hektar, kepada warga transmigran, sebagai bagian dari reforma agraria.

Negara bertanggung jawab untuk mengentaskan kemeskianan, agar apa? Bisa berubah nasibnya, setelah dia berpindah dari satu tempat ke wilayah transmigrasi. 

Yang ketiga, dari data menunjukkan bahwa, kawasan transmigrasi itu adalah lumbung bangan nasional, terutama sentra produksi beras. 

Jadi, amanat Pak Presiden, agar kawasan transmigrasi juga berkontribusi untuk menumbuhkan suasembada pangan.

Nah, yang kedua, Kementerian Transmigrasi ini selalu berubah-ubah nomenklatur. Dari zaman Pak Presiden Soekarno sampai sekarang, selalu berubah kayak power ranger. Jadi, yang pertama, Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Berubah Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Demobilisasi. Berubah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Berubah Departemen Transmigrasi dan Percepatan Indonesia Timur.

Berubah Departemen Tanaga Kerja dan Transmigrasi. Berubah Departemen Desa, BDT, dan Transmigrasi. 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved