Opini: Demokrasi Medsos di Momen Pilkada

Oleh: Daniel Deha
Penulis, Tinggal di Jakarta

POS-KUPANG.COM - Lonceng konstelasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berbunyi. Riuh-rendah percakapan di platform media makin kencang menyambut Pilkada serentak 2024. Di Provinsi NTT, 22 kabupaten/kota akan menggelar pesta demokrasi akbar ini, termasuk satu Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang digelar di waktu yang sama.

Tidak berselang lama setelah perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024, kran percakapan politik di platform media sosial memang sudah mulai dibuka. Masyarakat mulai ramai membahas wacana politik pilkada.

Di jendela media sosial terpampang wajah-wajah para kandidat, baik petahana, kandidat baru maupun para calon legislatif (caleg) yang berhasil atau gagal di Pemilu 2024.

Kehadiran para tokoh tersebut merupakan representasi dari pesta demokrasi sebagai politik kegembiraan, sehingga setiap warga bebas mengakses hak-hak politiknya.

Namun yang menjadi pertanyaan: di tengah euforia politik tersebut, sudahkah para politisi atau calon pemimpin tersebut menyadari pentingnya saluran komunikasi politik melalui media sosial (medsos)?

Bagaimana mereka mengelola dan mengkapitalisasi aset komunikasi untuk tujuan politik?

Sumber Daya Medsos

Banyak studi menyatakan bahwa tidak banyak pejabat dan politisi di Indonesia yang melek atau piawai mengelola medsos dan menjadikannya sebagai sarana penyampaian gagasan politik.

Belum ada kesadaran untuk menjadikan medsos sebagai instrumen untuk menyampaikan gagasan serta menyaring, mengkonfirmasi dan menerima aspirasi rakyat.

Dengan kata lain, watak komunikasi publik politisi dan pejabat pemerintah Indonesia masih bersifat tradisional, yaitu komunikasi vertikal dan satu arah. Prinsip yang berlaku adalah pemimpin memberikan instruksi atau perintah dan rakyat mengikutinya.

Dalam ekosistem digital, arah dan menajemen komunikasi telah berubah, yaitu menjadi lebih partisipatif dan horizontal. Dalam ekosistem ini, sistem komunikasi menjadi sangat demokratis karena rakyat menjadi sumber informasi bagi politisi/pemimpin.

Sven Engesser, dkk dalam artikel berjudul “Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology” (2017) menegaskan bahwa politik dan komunikasi online memiliki keterhubungan teoretik yang sudah lama terjalin sejak era internet.

Mereka bahkan berani menyatakan bahwa internet telah merestrukturisasi kekuatan politik langsung aktor politik dan mempromosikan komunikasi tanpa perantara antara politisi dan rakyat.

Di tengah logika media yang cenderung bekerja secara hibridasi, aktor politik beralih ke medsos untuk menghindari gatekeeping jurnalistik sehingga dapat menyampaikan pesan politik yang lebih personal dan sensasional.