Opini: Empat Wajah Pembangunan NTT dalam Satu Dekade

Oleh: Dr. Stepanus Makambombu
Direktur Perkumpulan Stimulant Institute dan mengampu matakuliah Analisa Kebijakan Publik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba.

 Membaca arah pembangunan 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur melalui pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kualitas hidup masyarakat miskin.

POS-KUPANG.COM - Pembangunan inklusif merupakan cara pandang pembangunan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai tujuan utama agar tidak ada individu maupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan (leave no one behind). 

Konsep ini berkembang dari kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan semakin menguat dalam agenda pembangunan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nation, 2015).

Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kelompok miskin dan rentan ikut menikmati manfaat pembangunan. 

Baca juga: Opini: Fiskal Kritis, Kelas Menengah Terjepit

Seperti dikemukakan Sen (1999), pembangunan pada dasarnya merupakan proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, bukan semata-mata meningkatkan pendapatan. 

Ini berarti kemajuan seseorang bukan ditentukan oleh latar belakang sosialnya melainkan pada potensi dan bakat yang dimilikinya.

Cara pandang ini berbeda dengan paradigma pembangunan lama yang bertumpu pada asumsi trickle-down effect, yaitu keyakinan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menetes ke seluruh lapisan masyarakat. 

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan justru menciptakan ketimpangan baru (Stiglitz, 2012).

Karena itu, kemiskinan tidak cukup dipahami hanya dari besarnya persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin serta kualitas kemiskinan juga perlu menjadi perhatian. 

Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kualitas kemiskinan melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). 

Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. 

Secara sederhana, kedua indeks tersebut membantu menjelaskan seberapa berat kondisi yang dihadapi penduduk miskin dalam memenuhi standar hidup minimum yang layak. 

Standar kelayakan ini dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu kelayakan nutrisi dan kelayakan sosial. Kelayakan nutrisi berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan berkualitas. 

Sementara itu, kelayakan sosial berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar nonpangan yang memungkinkan seseorang hidup secara bermartabat dan berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Ke Mana Arah Pembangunan NTT Selama Satu Dekade?

Sekilas, pertanyaan mengenai pembangunan inklusif di Nusa Tenggara Timur mungkin terdengar naif mengingat tingkat kemiskinan provinsi ini masih termasuk yang tertinggi di Indonesia. 

Namun pembangunan tidak hanya dinilai dari posisi saat ini, melainkan juga dari arah perubahannya. 

Pertanyaannya bukan sekadar seberapa tinggi kemiskinan di NTT, tetapi apakah pembangunan yang berlangsung selama satu dekade terakhir bergerak menuju kondisi yang lebih inklusif?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menelusuri data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT periode 2016–2025 dengan memperhatikan empat indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, kedalaman kemiskinan (P1), dan keparahan kemiskinan (P2). 

Analisis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan kualitas kemiskinan tidak selalu bergerak searah. 

Beberapa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak otomatis mampu mengurangi kemiskinan secara efektif, sementara daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah justru menunjukkan capaian pembangunan yang lebih inklusif. 

Lebih jauh, untuk melihat arah pembangunan dari 22 kabupaten/kota di NTT, penulis memetakan mereka kedalam empat kuadran berdasarkan capaian pembangunan selama satu dekade terakhir (lihat peta arah pembangunan kabupaten/kota di NTT 2016 - 2025):

Pertama, pembangunan inklusif. Kelompok ini terdiri dari Kabupaten Belu, Malaka, dan Sikka. 

Ketiga daerah tersebut berhasil menurunkan persentase kemiskinan, mengurangi jumlah penduduk miskin secara absolut, sekaligus memperbaiki kualitas kemiskinan. 

Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mempersempit kesenjangan di antara kelompok miskin.

Kedua, menuju inklusif. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan satu-satunya daerah yang masuk kategori ini. TTS berhasil menurunkan persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara absolut. 

Namun kualitas kemiskinannya masih relatif berat yang ditandai oleh tingginya indeks kedalaman kemiskinan. 

Artinya, kelompok miskin yang tersisa masih memiliki daya beli yang jauh di bawah standar kebutuhan minimum. Meskipun demikian, keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa TTS sedang bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif.

Ketiga, transisi pembangunan. Kelompok ini terdiri dari Kota Kupang, Flores Timur, Nagakeo, dan Ngada. Kabupaten/kota ini memiliki kualitas kemiskinan yang relatif baik dengan nilai P1 dan P2 yang rendah. 

Namun capaian tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi pengurangan jumlah penduduk miskin secara nyata. 

Pada beberapa daerah, jumlah maupun persentase penduduk miskin bahkan masih menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan telah berhasil menjaga kemiskinan agar tidak semakin dalam dan parah, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. 

Kelompok ini juga menunjukkan adanya populasi rentan yang cukup besar, yaitu masyarakat yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Keempat, kerentanan struktural. Kelompok ini menggambarkan daerah yang mengalami perbaikan tertentu, tetapi belum mampu menghasilkan transformasi pembangunan yang kuat. 

Secara umum, sebagian besar kabupaten dalam kelompok ini berhasil menurunkan persentase kemiskinan dan memperbaiki sebagian indikator kualitas kemiskinan. 

Namun jumlah penduduk miskin secara absolut masih meningkat dan kualitas kemiskinan masih relatif berat. 

Dengan kata lain, masyarakat miskin menjadi kurang miskin dibanding sebelumnya, tetapi belum cukup banyak yang berhasil keluar dari kemiskinan. Kelompok kerentanan struktural dapat dibedakan menjadi dua subkategori:

a. Transisi Rentan

Kelompok ini terdiri dari Alor, TTU, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat, Ende, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, dan Lembata. 

Kabupaten-kabupaten ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebagian berhasil menurunkan persentase kemiskinan, memperbaiki kedalaman kemiskinan, maupun menurunkan keparahan kemiskinan. 

Namun perbaikan tersebut belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin secara absolut. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sosial-ekonomi sedang berlangsung, tetapi fondasinya masih rapuh dan rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi maupun lingkungan.

b. Kerentanan Struktural Berat

Kelompok ini terdiri dari Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua. Kabupaten-kabupaten ini menghadapi tekanan kemiskinan yang lebih mendalam dan kompleks. 

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan masih relatif tinggi, sementara kemampuan pembangunan dalam menghasilkan transformasi ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan masih terbatas. 

Karena itu, kelompok ini memerlukan intervensi pembangunan yang lebih struktural, jangka panjang, dan kontekstual sesuai karakter sosial-ekologis masing-masing wilayah.

Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Inklusif?

Salah satu pelajaran penting dari pembangunan NTT selama satu dekade terakhir adalah bahwa pembangunan inklusif tidak ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi semata. 

Kabupaten Ende, misalnya, mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode pengamatan mencapai 3,07 persen, tetapi masih berada dalam kelompok transisi rentan. 

Sebaliknya, Kabupaten Sikka dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah sebesar 0,14 persen justru berhasil masuk dalam kelompok pembangunan inklusif bersama Belu dan Malaka yang memiliki rata-rata pertumbuhan 2,4 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan lebih ditentukan oleh kemampuan tata kelola pembangunan dalam mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah memastikan semakin banyak masyarakat mampu keluar dari kemiskinan, memperoleh akses terhadap peluang yang lebih baik, dan menikmati hasil pembangunan secara lebih merata.

Dalam konteks tersebut, satu dekade pembangunan di NTT memberikan gambaran yang beragam. 

Sebagian besar kabupaten memang menunjukkan kemajuan pada satu atau beberapa indikator pembangunan, tetapi hanya sedikit yang berhasil secara bersamaan menurunkan kemiskinan, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan memperbaiki kualitas kemiskinan. 

Pelajaran terpentingnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan dari seberapa jauh pertumbuhan tersebut mampu memperluas kesempatan, meningkatkan mobilitas sosial, dan membawa lebih banyak masyarakat keluar dari kemiskinan. 

Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memungkinkan seluruh warga ikut maju bersama, sehingga tidak ada yang tertinggal. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News