Opini - Siapa Saja yang Kena Dampak Atas Kenaikan BBM?

Opini - Siapa Saja yang Kena Dampak Atas Kenaikan BBM?

Oleh Dr. MAKB Hallan
Pakar Keuangan Negara dan Daerah Undana

POS-KUPANG.COM - Menarik untuk dikaji atas kenaikan BBM per 10 Juni 2026. Kenaikan BBM tersebut sudah yang keempat kali dalam kurung waktu satu tahun 2026 ini. Walaupun hanya untuk BBM non subsidi.

Kenaikan yang pertama pada 1 Maret 2026 hanya untuk Pertamax. Kedua pada tanggal 18 April 2026 untuk BBM non subsidi hanya untuk tiga jenis yaitu: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Ketiga terjadi pada tanggal 4 Mei 2026 untuk BBM non subsidi yaitu: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, dan penyesuaian harga ini yang kedua untuk ketiga jenis BBM yang sama setelah kenaikan pada tanggal 18 April 2026.

Keempat pada tanggal 10 Juni 2026 yaitu BBM jenis non subsidi Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95. Hal yang menarik untuk jenis Pertamax Green 95 untuk wilayah NTT sedikit di bawah secara nasional, karena dihitung berdasarkan biaya distribusi.

Analisis ini tidak hanya sampai pada kenaikan BBM non subsidi kepada kehidupan masyarakat NTT, namun perlu diketahui pemicu kenaikan BBM non subsidi ini.

Pergerakan Rupiah yang terus melemah terhadap mata uang kuat di dunia seperti Dollar Amerika Serikat, Euro dan Pound Sterling Inggris, dan ini sebagai salah satu pemicu kuat terhadap kenaikan BBM.

Selain kenaikan BBM non subsidi juga dipengaruhi oleh penutupan selat Hormuz oleh Iran. Di satu sisi, kapasitas tempat penyulingan minyak mentah di Indonesia yang belum mampu menampung produksi minyak mentah dalam negeri.

Sehingga minyak mentah harus diekspor ke negara-negara lain yang memiliki kemampuan kapasitas penyulingan minyak yang besar.

Selanjutnya negara kita kembali mengimpor minyak yang tekah disuling dari negara-negara pengimpor minyak mentah kita. Selain itu, komsumsi BBM dalam negeri begitu besar, dan produksi minyak mentah kita tidak sebanyak pada era tahun 1990an.

Oleh karena itu, Pertamina harus mengimpor minyak dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dengan sistem pembayaran dalam bentuk mata uang asing.

Dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini, siapa-siapa saja yang kena dampaknya. Jawabannya adalah hampir semua kita, sekalipun kenaikan BBM non subsidi.

Walaupun ada sebagian kecil masyarakat NTT yang tidak merasakan dampak dari kenaikan BBM non subsidi ini. Ada beberapa hal menjadi pengamatan kami selama ini seperti pengangkutan barang dan jasa dari Pulau Jawa ke wilayah NTT harus menggunakan BBM non subsidi.

Artinya perusahaan pengangkutan darat dan laut menaikkan tarif angkut barang dan jasa untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini. Sehingga secara otomatis harga barang-barang juga mengalami kenaikan.

Ada segelintir kelompok masyarakat yang kurang atau tidak merasakan dampaknya kenaikan harga BBM non subsidi. Siapakah kelompok ini?

Mereka adalah para petani rumput laut. Kenapa bisa seperti itu? Petani rumput laut menerima kecipratan melemahnya Rupiah terhadap ketiga mata uang kuat dunia tersebut.

Sistem pembayaran untuk bahan baku dan barang-barang yang produksi di Indonesia dan diekspor ke negara-negara lain menggunakan mata uang asing terkhusus mata uang Dollar Amerika Serikat.

Dengan pembayaran melalui Dollar maka para petani rumput laut akan mendapatkan penghasilan dua sampai tiga kali lipat. Ini sama seperti terjadi pada tahun 1997 anjloknya Rupiah terhadap Dollar, di mana para petani komoditi kakao di Pulau Flores mengalami kecipratan durian runtuh dalam memperoleh tambahan penghasilan berkali-kali lipat.

Bagaimana dengan kenaikan BBM non subsidi terhadap kelompok ini, tentu tidak. Karena ada keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh sangat besar dengan pengeluaran yang besar pula setiap hari.

Namun hampir semua kita yang tinggal di NTT pasti akan merasakan dampak dari kenaikan BBM non subsidi. Walaupun BBM jenis Pertalite merupakan jenis subsidi tetap pada harga semula. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi ini, akan memberi dampak yang kurang baik terhadap APBN dan APBD. Pada bulan Juli 2026 ini pemerintah kembali membuat APBN Perubahan dan APBD Perubahan. Perubahan anggaran ini sebagai dampak terhadap melemahnya Rupiah terhadap mata uang asing dan kenaikan BBM non subsidi. Jika APBN kita tidak kuat menahan gejolak ini, maka menanggung adalah masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan pendapatan bukan pajak seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan jalan terakhir adalah pemerintah dapat menaikkan BBM subsidi yaitu Pertalite. Apabila pemerintah kembali menaikkan BBM termasuk Pertalite, maka yang terjadi adalah pengangguran dalam skala besar dan tingkat kemiskinan akan kembali mengalami peningkatan tajam, tanpa terkecuali NTT.

NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsumtif cukup tinggi di Indonesia. Sebagaimana sektor hulu yaitu: pertanian, perikanan dan peternakan tidak memberi nilai yang signifikan dalam pergerakan barang dan jasa ke luar NTT. Artinya jika sektor hulu ini memberi tren positif dari tahun ke tahun, maka NTT bukan lagi menjadikan masyarakat konsumtif tetapi menciptakan masyarakat yang produktif. Banyak produk hilirisasi berasal dari luar NTT. Temuan kami sebagai ekonom muatan kontainer yang datang dari luar NTT selalu penuh, namun ironisnya akan sangat sedikit muatan kontainer tersebut dikirim kembali ke luar NTT. Setiap kebutuhan masyarakat NTT selama ini sangat tergantung dari luar NTT. Oleh karena itu, dengan kenaikan harga BBM non subsidi, maka akan dampak pula penambahan biaya pengeluaran kebutuhan sehari-hari masyarakat NTT. Namun pendapatan masyarakat NTT tidak mengalami kenaikan.

Saat ini harga barang-barang retail di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern mengalami kenaikan sejak bulan lalu. Dengan perilaku konsumtif masyarakat NTT, apakah mampu memenuhi semua kebutuhan? Tentu tidak.

Di satu sisi pendapatan masyarakat NTT tidak mengalami kenaikan, bahkan mengalami tren menurun sejak kenaikan BBM. Penurunan alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan juga memberi dampak pula pada penurunan pendapatan masyarakat.

Menurut hemat kami, penting resiliensi pemerintah melalui kebijakan yang strategis bersama masyarakat menghadapi krisis moneter jilid. (*)

Ikuti opini dan berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS