Opini: Sapere Aude di Tapal Batas

Menggugat Hegemonisme Geopolitik Melalui Etika Perjumpaan 

Oleh: Didimus Wungo 
Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Garis batas negara acapkali lahir dari tarikan pena para elit negara di atas meja perundingan Geopolitik yang dingin. 

Ia bekerja secara biner, memisahkan yang “di sini” dan yang “di barat atau timur sana”. 

Namun ketika Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mengusung tema: “Membangun Jembatan Dialog di Perbatasan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste” dalam Festival Philosophia Sapere Aude (PSA V), sebuah gugatan epistemologis yang tajam sedang dilayangkan kepada cara kita memandang kedaulatan. 

Sapere Aude dalam konteks festival ini tidak sekadar hadir sebagai slogan yang indah. 

Baca juga: Opini: Perang Melawan Sampah Plastik di NTT 

Semboyan ini bekerja sebagai sebuah keharusan etis untuk membebaskan cara pandang kita dari belenggu subjektivitas hegemonik atau sebuah mentalitas yang melihat wilayah perbatasan murni sebagai garis pertahanan, batas hukum yang kaku, atau pos-pos birokrasi yang memisahkan “kita” dengan “mereka”. 

Secara historis maupun antropologis, Pulau Timor adalah satu tubuh kultural yang dipotong secara paksa oleh ambisi kolonial masa lalu, meninggalkan luka administratif yang memisahkan komunitas adat yang sama. 

Di sinilah Sapere Aude menemukan urgensinya, ia menantang generasi muda, akademisi, dan pengambil kebijakan untuk berani melampaui doktrinasi chauvinisme legalistik yang seringkali mengabaikan realitas sosial masyarakat perbatasan, serta mulai memahami perbatasan sebagai ruang perjumpaan, negosiasi, dan pembentukan identitas yang terus bergerak dalam dinamika hibriditas budaya. 

Membaca perbatasan sebagai arena Perjumpaan, sebagaimana ditekankan oleh Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silab, Pr dalam acara pembukaan festival ini, berarti menggeser paradigma dari pembatas yang pasif menuju keterlibatan yang aktif. 

Wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste adalah sebuah ruang ketiga (Third Space), meminjam istilah pemikir poskolonial  Homi Bhabha. 

Di ruang hibrida ini, identitas nasional yang kaku mencair dalam negosiasi sehari-hari: bahasa bertukar, tradisi adat seperti ikatan tetun atau dawan menjembatani sekat formal, dan transaksi ekonomi mikro antar warga menghidupkan kemanusiaan yang konkret. 

Oleh sebab itu, gagasan pemerintah mengenai pengembangan kawasan Free Trade Zone tidak boleh direduksi sekadar sebagai proyek akumulasi kapital atau kalkulasi ekspor-impor yang mekanis. 

Jika didekati dengan prinsip Sapere Aude, kawasan perdagangan tersebut harus dikritisi dan diarahkan menjadi ruang keadilan epistemik. 

Ia harus menjadi jembatan yang memprioritaskan kedaulatan ekonomi para aktor lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang hadir dalam festival tersebut, bukan malah menjadi karpet merah bagi eksploitasi korporasi besar yang mencabut masyarakat dari tanahnya sendiri. 

Ketajaman kritik filosofis festival ini mencapai puncaknya ketika etika Emmanuel Levinas dihadirkan untuk membedah realitas sosial di perbatasan. 

Ketika Levinas berbicara tentang “Wajah”, ia sedang meruntuhkan egoisme politik internasional yang realis. 

Bagi Levinas, menatap wajah sesama adalah sebuah panggilan etis yang mendahului segala hukum dan politik. 

Di perbatasan Timor, “Wajah” itu mewujud pada sosok-sosok rapuh yang berjuang di garis depan, misalnya pedagang kecil yang melintasi batas untuk menyambung hidup, atau kelompok rentan yang merindukan akses pelayanan dasar. 

Berani berpikir sendiri di perbatasan berarti berani mengakui bahwa penderitaan kemanusiaan di seberang garis batas adalah tanggung jawab moral kita juga, melampaui apa pun warna paspor yang mereka kantongi. 

Dialog yang dibangun bukan lagi sekadar diplomasi basa-basi antar elite di Jakarta dan Dili yang sering kali terjebak dalam romantisme masa lalu. 

Dialog itu berubah menjadi sebuah praksis: radikal, mendengar dengan hati, dan berorientasi pada keadilan sosial yang nyata. 

Kolaborasi konseptual dan empiris antara Fakultas Filsafat Unwira dengan Instituto Superior de Filosofia e Teologia (ISFIT) Dom Jaime Garcia Goulart di Dili sejak 2023 adalah bukti nyata bahwa intelektualitas tidak boleh mandek menjadi menara gading. 

Melalui penelitian bersama dan pengabdian masyarakat, keduanya berupaya merebut kembali wacana perbatasan dari dominasi perspektif negara dan elite politik. 

Perbatasan tidak dipahami sebagai objek yang dibicarakan dari pusat kekuasaan, melainkan sebagai realitas yang ditafsirkan bersama oleh masyarakat yang hidup dan mengalami langsung dinamika yang terjadi di dalamnya. 

Festival Philosophia Sapere Aude mengingatkan kita bahwa masa depan wilayah perbatasan tidak ditempatkan oleh logika pemisah, melainkan oleh kemampuan membangun ruang perjumpaan yang terbuka. 

Berpikir kritis tentang perbatasan berarti meninggalkan pandangan lama yang melihatnya sebagai kawasan pinggiran yang jauh dari pusat perhatian. 

Sebaliknya, perbatasan perlu dipahami sebagai ruang strategis tempat berbagai identitas, pengalaman, dan kepentingan saling berinteraksi. 

Di sanalah nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kerja sama lintas batas diuji sekaligus dikembangkan, menjadikan perbatasan bukan ujung dari suatu bangsa, tetapi titik awal lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru bagi kehidupan bersama. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News