Opini: Pemecatan Mendadak Kepala Badan Gizi Nasional

Satu hal yang sangat menarik atensi warga adalah langkah cepat aparat penegak hukum. 

Hanya berselang sekitar sepuluh jam setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan pimpinan BGN pada Selasa, 2 Juni 2026, Kejaksaan Agung langsung menetapkan Kepala BGN dan dua wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola yayasan mitra SPPG dan mark up pengadaan barang (Kompas, 4 Juni 2026). 

Aksi kilat aparat hukum kemudian memantik kecurigaan publik lewat pertanyaan mendasar tentang esensi keadilan yang sedang ditegakkan. 

Apakah langkah hukum yang segera ini murni sebagai lanjutan dari aduan yang dilayangkan kepada KPK sebelumnya ataukah memang sengaja direkayasa berbarengan dengan waktu pemberhentian Kepala BGN guna meredam kekisruhan politik?

Sosiolog Lewis Coser, dalam kajian sosiologi konflik, mengungkapkan, bahwa suatu pemecatan mendadak yang diikuti tindakan hukum kilat, kerap kali berfungsi sebagai savety-value atau ‘katup penyelamat’ bagi rezim. 

Ketika suatu program strategis nasional semisal MBG mengalami kegagalan dalam sistemnya lalu memicu kemarahan warga, tindakan mengorbankan pimpinan lembaga bawahan sebagai sasaran pengganti adalah cara paling ampuh menutupi kesalahan dan menghentikan proses pertanggungjawaban (kambing hitam politik). 

Tujuannya agar kemarahan publik tidak mencapai pemimpin tertinggi.  Dengan menetapkan mantan pimpinan BGN sebagai tersangka korupsi, opini dan perhatian publik berhasil dialihkan. Kendala utama program MBG seperti beban anggaran yang sangat tidak realistis, ambisius namun rapuh, kini digeser menjadi sekadar masalah oknum yang korup dan abai mematuhi prosedur yang semestinya. 

Meritokrasi dan Tantangan Pengganti Baru

Salah satu keraguan terbesar publik bahwa pencopotan kepala BGN yang lama, lalu digantikan dengan yang baru, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah gizi anak bangsa. 

Kesangsian ini makin diperkuat oleh profil kepemimpinan yang baru. Nanik S. Deyang, selaku Kepala BGN didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN, memicu sinisme, tidak hanya dari pengamat tapi juga masyarakat luas.

Kritik paling tajam tentu saja dialamatkan pada rekam jejak mereka yang dipandang tidak berbasis meritokrasi murni, melainkan lebih kental dengan aroma kompromi politik dan bagi-bagi kue kekuasaan. 

Mengelola program berskala masif yang berkelindan dengan kesehatan jutaan anak Indonesia sudah semestinya memerlukan tenaga ahli yang mumpuni di bidang gizi, kesehatan publik, serta tata kelola logistik yang tranparan. 

Ketiadaan rekam jejak dan latar belakang yang relevan pada figur-figur ini sudah pasti menimbulkan kekhawatiran besar, bahwa perombakan ini hanya sekadar ‘pergantian pemain’ di atas panggung tanpa ada perubahan strategi. 

Tanpa pembenahan sistem, pergantian pejabat hanya berpotensi menghasilkan siklus masalah yang sama dengan aktor berbeda. 

Jangan Hanya Mengganti Wajah

Pemecatan Dadan Hindayana dan penahanannya yang kilat bisa jadi berhasil meredam sinisme dan kegeraman publik atas banyaknya kasus keracunan siswa dan penyelewengan anggaran. 

Namun, jika pemerintah hanya berhenti pada level pencitraan tanpa memperbaiki masalah MBG ini, maka gejolak sosial yang lebih besar di masa depan tidak akan terhindarkan.