Opini: Menolak Menjadi Asing di Tanah Sendiri

Menggugat Keadilan, Memeluk Luka Rakyat

Refleksi atas Kisah Para Rasul 1:12–14

Oleh: Debbie Marleni Sodakain
Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor ( GMIT) di Mollo Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
e-Mail: dmsodakain@gmail.com

POS-KUPANG.COM - Indonesia sedang menghadapi sebuah krisis yang diam diam lebih berbahaya daripada sekadar korupsi, kegagalan program, atau konflik politik. 

Krisis itu adalah hilangnya rasa percaya rakyat terhadap ketulusan negara dan wajah keadilan itu sendiri. 

Baca juga: Opini: Ketika Air Kehilangan Kesuciannya

Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik nasional dipenuhi polemik mengenai kasus pengadaan Chromebook pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. 

Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan pengadaan perangkat Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan nasional dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun. 

Jaksa menyebut dugaan kerugian negara sekitar US$125,64 juta atau lebih dari Rp2 triliun, sekaligus menyoroti persoalan mendasar bahwa perangkat tersebut dinilai tidak efektif digunakan di banyak wilayah dengan akses internet terbatas dan infrastruktur digital yang belum memadai (Reuters, 2026).

Kasus ini menjadi sangat simbolik karena Chromebook tidak pernah diperkenalkan kepada publik sekadar sebagai proyek pengadaan barang. Chromebook dijual sebagai wajah masa depan pendidikan Indonesia. 

Digitalisasi dipromosikan sebagai jalan keluar ketertinggalan. Teknologi dipresentasikan sebagai tanda kemajuan. 

Ketika proyek itu kini dipersoalkan secara hukum, publik merasa yang runtuh bukan hanya pengadaan perangkat, melainkan narasi besar tentang harapan itu sendiri. Media sosial kemudian berubah menjadi ruang keluh kesah kolektif. 

Angka kerugian negara dipertentangkan. Lama hukuman dibandingkan. Publik bertanya dengan nada getir mengapa hukum terasa begitu rumit ketika menyentuh elite, tetapi begitu cepat ketika menyentuh rakyat kecil. 

Pada titik itu, masyarakat tidak lagi sekadar memperdebatkan legalitas kebijakan. Masyarakat sedang menggugat moralitas negara.

Dengan memakai lensa kemampuan manusia yang dikembangkan oleh Martha C. Nussbaum (2011), pembangunan seharusnya diukur bukan pertama tama dari pertumbuhan angka atau kecanggihan sistem, melainkan dari kemampuan negara menjaga martabat manusia dan memungkinkan warga hidup secara layak. 

Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Negara semakin fasih berbicara tentang statistik, efisiensi dan prosedur administratif, sementara rakyat semakin sering mengalami negara sebagai sesuatu yang jauh, dingin dan tidak menyentuh luka mereka. 

Situasi yang paling berbahaya sebenarnya bukan kemarahan publik itu sendiri, sebab kemarahan masih menandakan adanya harapan. Persoalan yang lebih sunyi muncul ketika masyarakat mulai terbiasa kecewa. 

Pada titik itu, rakyat kecil perlahan menerima bahwa keadilan memang tidak pernah benar benar dirancang untuk mereka.

NTT dan Tubuh Tubuh Kecil yang Menanggung Beban Negara

Krisis itu tidak berhenti di Jakarta. Krisis tersebut turun perlahan ke daerah daerah seperti Nusa Tenggara Timur, lalu menjelma menjadi tubuh tubuh kecil yang menanggung akibat dari negara yang terlalu percaya pada desain program, tetapi sering gagal menjaga manusia yang menerima program tersebut.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemberitaan Pos Kupang dan sejumlah media lokal mencatat dugaan keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa puluhan siswa dan guru di Amanuban Selatan. 

Data sementara menunjukkan sedikitnya 43 korban mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG, terdiri dari pelajar dan tenaga pendidik. 

Sampel makanan bahkan harus diperiksa oleh BPOM dan laboratorium kesehatan untuk menelusuri penyebab dugaan kontaminasi (Pos Kupang, 2026; OB News, 2026).

Baca juga: Warga Timor Leste Antusias Terhadap Olahraga Tradisional Indonesia

Di sebuah ruang kelas yang sunyi, seorang anak memegang perutnya sambil menangis. 

Kotak makanan yang beberapa menit sebelumnya dianggap simbol perhatian negara, tiba-tiba berubah menjadi sumber ketakutan. Orang tua panik. Guru kebingungan. Puskesmas dipenuhi kecemasan. 

Pada titik itulah sesungguhnya wajah negara diuji. Pengujian itu tidak terjadi di ruang konferensi pers atau podium pidato, melainkan di tubuh kecil seorang anak yang menahan sakit.

Ironinya, kasus Chromebook di Jakarta dan dugaan keracunan makanan di TTS sesungguhnya memiliki akar persoalan yang sama. 

Negara terlalu sering membangun kebijakan dari atas dengan asumsi bahwa semua wilayah memiliki kesiapan yang seragam, padahal Indonesia adalah ruang sosial yang sangat timpang. 

Di banyak wilayah NTT, akses internet belum stabil, listrik sering padam, infrastruktur sekolah terbatas dan tenaga kesehatan tidak merata. 

Namun negara kerap datang membawa proyek besar dengan bahasa modernisasi yang megah tanpa sungguh sungguh mendengar konteks lokal masyarakat yang akan menerima program tersebut.

Dalam perspektif public service logic, pelayanan publik tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan distribusi program, tetapi dari pengalaman konkret masyarakat yang menerima layanan tersebut (Osborne, 2018). 

Dengan demikian, keberhasilan negara bukan ditentukan oleh berapa banyak Chromebook dibeli atau berapa paket makanan dibagikan, melainkan dari apakah rakyat sungguh mengalami hidup yang lebih aman, lebih sehat dan lebih bermartabat.

Persoalan yang sama tampak dalam pembangunan Bendungan Temef. Negara berbicara tentang ketahanan pangan nasional dan pembangunan strategis. 

Namun di balik bahasa pembangunan itu, sebagian masyarakat masih memikul luka kehilangan tanah, ruang hidup dan rasa memiliki terhadap masa depan mereka sendiri. 

Bagi banyak orang Timor, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah tubuh ingatan. 

Di sana ada kubur leluhur, doa ibu ibu, cerita keluarga dan jejak kaki anak anak yang tumbuh bersama musim. 

Ketika tanah dipindahkan menjadi angka dalam dokumen administrasi, rakyat kecil perlahan mulai merasa asing di tanah mereka sendiri.

Kita sedang hidup di zaman ketika negara begitu fasih berbicara tentang pertumbuhan, tetapi sering gagap memahami penderitaan manusia yang harus membayar harga pertumbuhan itu.

Persekutuan yang Tidak Lari dari Luka

Dalam situasi seperti inilah Kisah Para Rasul 1:12–14 menjadi sangat mengguncang. 

Setelah Yesus terangkat ke surga, para murid berada dalam ruang ketidakpastian yang besar. Mereka belum memiliki kuasa politik. 

Mereka belum memahami masa depan. Ancaman kekuasaan dan rasa takut masih mengepung mereka. Secara manusiawi, pilihan paling aman adalah melarikan diri dan menyelamatkan diri masing masing.

Namun Alkitab justru mencatat sesuatu yang sederhana sekaligus revolusioner. Para murid tetap tinggal bersama dan bertekun dengan sehati dalam doa. 

Peristiwa itu bukan sekadar aktivitas religius. Tindakan tersebut merupakan tindakan sosial yang radikal. Dalam dunia yang penuh ketakutan, mereka memilih tidak meninggalkan satu sama lain.

Dalam horizon teologi penderitaan Dorothee Sölle (1975), iman sejati bukan pelarian spiritual dari luka dunia, melainkan keberanian untuk hadir di tengah penderitaan dan menolak diam terhadap ketidakadilan. 

Karena itu, persekutuan dalam Kisah Para Rasul bukan sekadar kumpulan orang saleh yang sedang menunggu mukjizat. Mereka adalah komunitas yang memilih tinggal di tengah luka bersama.

Persekutuan yang memulihkan ternyata bukan pertama tama tentang jawaban yang cepat, melainkan tentang keberanian untuk tetap tinggal bersama orang yang sedang terluka. 

Barangkali Roh Kudus tidak pertama tama turun di ruang yang penuh sorak sorai religius, tetapi di ruang tempat manusia memilih tidak saling meninggalkan.

Gereja Sebagai Ruang Nurani yang Memeluk Luka Rakyat

Karena itu, gereja di NTT tidak boleh hanya menjadi komentator moral yang berbicara dari mimbar yang aman. 

Gereja dipanggil menjadi ruang nurani publik, tempat rakyat kecil masih merasa dilihat sebagai manusia ketika negara terasa semakin administratif dan jauh.

Ketika anak anak di TTS menangis karena makanan yang seharusnya memberi hidup justru membawa sakit, gereja tidak boleh hanya datang membawa doa. 

Gereja harus ikut mengawal sistem yang lalai menjaga keselamatan mereka. Ketika masyarakat Temef merasa tercerabut dari tanahnya sendiri, gereja tidak boleh berlindung di balik netralitas yang nyaman. 

Gereja harus hadir sebagai sahabat yang berdiri di samping mereka yang suaranya hampir tenggelam oleh bahasa pembangunan.

Sejalan dengan teologi mujerista dari Ada María Isasi Díaz (1996), iman kehilangan makna ketika ia gagal mendengar tangisan orang kecil dan tidak hadir dalam penderitaan konkret masyarakat. 

Tragedi terbesar dunia modern hari ini mungkin bukan hanya kemiskinan atau ketimpangan sosial. Tragedi yang lebih sunyi justru muncul ketika manusia semakin terhubung secara digital, tetapi semakin asing satu sama lain. 

Negara hadir dalam bentuk proyek, angka dan regulasi, tetapi sering terasa jauh dari air mata rakyat kecil.

Karena itu, gereja harus tetap menjadi tempat terakhir di mana manusia masih dipandang sebagai manusia. Kita memang belum sembuh. Ketidakadilan masih panjang. 

Luka sosial kita masih menganga. Namun di tengah dunia yang semakin dingin oleh statistik, birokrasi dan perebutan citra politik, gereja harus tetap berani mengatakan:

“Kita belum sembuh. Tetapi kita tidak akan saling meninggalkan.” Barangkali yang paling ditakuti rakyat kecil sebenarnya bukan kemiskinan. Hal yang paling menakutkan adalah ketika mereka menangis, lalu tidak ada siapa siapa yang tinggal. (*)

Daftar Pustaka

• Díaz, A. M. I. (1996). Mujerista theology: A theology for the twenty first century. Orbis Books.
• Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities: The human development approach. Harvard University Press.
• OB News. (2026). Dugaan keracunan MBG di Amanuban Selatan dan pemeriksaan BPOM.
• Osborne, S. P. (2018). From public service dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co production and value co creation? Public Management Review, 20(2), 225–231. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461
• Pos Kupang. (2026). Dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
• Reuters. (2026). Indonesia prosecutors seek 18 year prison sentence in Chromebook procurement case involving former education minister.

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News