Opini: Kegemaran Membaca dan Membaca Kegemaran

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026

Oleh: Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Data yang menempatkan Nusa Tenggara Timur ( NTT) sebagai provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia perlu dibaca secara kritis ketika dikaitkan dengan kualitas manusia NTT. 

Kegemaran membaca tidak otomatis identik dengan kemampuan memahami teks secara mendalam, apalagi mengubah bacaan menjadi pengetahuan, sikap kritis, dan kecakapan hidup. 

Orang dapat saja disebut membaca ketika membuka buku, masuk ke perpustakaan, membaca pesan media sosial, bahkan membaca kegemaran orang lain; lucunya, semua itu tetap bisa masuk ke dalam keranjang aktivitas membaca. 

Karena itu, angka kegemaran membaca memang baik, tetapi belum cukup untuk menjelaskan mutu literasi dan kualitas manusia yang lahir dari proses membaca. 

Baca juga: Opini: Transisi Energi Butuh Peran Kabupaten

Dengan kecurigaan sehat semacam itu, paragraf berikut perlu dibaca sebagai kabar baik yang sekaligus menyimpan teka-teki.

Data terbaru tentang Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Nusa Tenggara Timur terasa seperti kabar baik yang datang sambil membawa teka-teki. 

BPS mencatat NTT berada di posisi tertinggi nasional pada 2025 dengan skor 62,05. Angka nasionalnya 54,80. 

Jadi, secara statistik, NTT bukan hanya membaca. NTT sedang berdiri di podium sambil memegang buku. 

Masalahnya, di belakang podium itu masih ada ruang kelas yang bocor, guru yang letih, anak yang berjalan jauh ke sekolah, dan mutu pendidikan yang belum ikut naik panggung (BPS, 2026). 

Di situlah paradoksnya. Minat menyala, kualitas merana. BPS NTT mencatat rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada 2025 baru 8,22 tahun, atau belum sepenuhnya setara tamat SMP. 

Harapan lama sekolah memang sudah 13,34 tahun, dan IPM NTT naik menjadi 69,89. 

Namun, angka-angka ini tetap menunjukkan jarak antara harapan dan kenyataan. Harapan sudah duduk di bangku SMA, realitas masih tertahan di SMP (BPS Provinsi NTT, 2025). 

Kembali ke kegemaran membaca. Kegemaran membaca tentu penting. Masyarakat dengan peradaban maju tidak ada yang memusuhi buku. 

Namun, masalahnya bukan pada kegiatan membaca itu sendiri, melainkan pada cara data itu dirayakan. Membaca apa? Berapa lama? Dengan pemahaman seperti apa? 

Setelah membaca, apakah orang menjadi lebih kritis, lebih cakap, lebih berani bertanya, atau hanya lebih cepat menggulir layar? 

Kalau semua aktivitas membaca dianggap sama, maka membaca buku sejarah, membaca pengumuman bansos, membaca status politik, dan membaca komentar netizen bisa masuk dalam satu keranjang besar bernama literasi. Keranjangnya penuh, isinya belum tentu bergizi.

Dalam kajian literasi modern, membaca tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengenali huruf. 

OECD mendefinisikan literasi membaca sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, serta berpartisipasi dalam masyarakat (OECD, 2023). 

Jadi, literasi bukan sekadar mata melewati huruf. Literasi adalah pikiran yang bekerja setelah huruf dibaca. 

Kalau mata rajin membaca tetapi nalar tidak ikut tumbuh, maka yang menyala baru lampu teras, belum dapur pengetahuan. 

Brian Street sejak lama mengingatkan bahwa literasi bukan praktik netral. Literasi selalu terkait konteks sosial, kuasa, lembaga, dan kebiasaan hidup masyarakat (Street, 1984). 

Karena itu, data kegemaran membaca NTT harus dibaca secara sosial, bukan hanya administratif. Tingginya minat baca dapat berarti masyarakat punya rasa ingin tahu yang besar. 

Namun, ia juga bisa berarti masyarakat sedang mencari jalan sendiri karena sistem pendidikan belum memberi cukup pegangan. 

Orang membaca, tetapi sekolah belum tentu mengubah bacaan menjadi kecakapan. Anak memegang buku, tetapi belum tentu memiliki ruang belajar yang layak.

Data lain mempertebal kegelisahan itu. Media inovasi.or.id (2025) mencatat, berdasarkan Rapor Pendidikan 2025, rata-rata literasi NTT hanya 52,7 persen, dengan ketimpangan antarkabupaten yang cukup mencolok. 

Di beberapa wilayah, kurang dari 40 persen murid SD negeri dan madrasah mencapai standar minimum, sementara kabupaten lain bisa melampaui 70 persen (INOVASI, 2025). 

Artinya, kegemaran membaca masyarakat belum otomatis berbuah menjadi kemampuan literasi peserta didik. Ada api di masyarakat, tetapi tungku sekolah belum selalu sanggup memasaknya menjadi makanan intelektual. 

Di titik ini, Bourdieu membantu menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal sekolah, tetapi juga modal budaya. 

Anak yang rumahnya punya buku, orang tua yang bisa mendampingi belajar, listrik yang stabil, internet yang masuk akal, dan lingkungan yang menghargai pengetahuan memiliki bekal berbeda dengan anak yang sejak kecil harus bernegosiasi dengan kemiskinan (Bourdieu, 1986). 

NTT masih menghadapi kemiskinan serius. Pada September 2025, BPS mencatat persentase penduduk miskin NTT sebesar 17,50 persen, atau sekitar 1,03 juta orang. Angka ini turun, tetapi tetap bukan angka yang bisa diajak bercanda sambil minum kopi (BPS Provinsi NTT, 2026). 

Maka, kalau NTT tinggi dalam kegemaran membaca, itu kabar baik. Namun, kabar baik ini tidak boleh berubah menjadi obat tidur. Kelompok miskin dan pinggiran sering terlalu mudah ditenangkan dengan angka yang manis. 

Data tentang tingginya kegemaran membaca itu enak didengar. Tetapi kalau setelah itu sekolah tetap kekurangan guru, perpustakaan hanya hidup saat lomba, buku bermutu sulit diakses, dan anak-anak tetap belajar dalam kondisi terbatas, maka data tersebut menjadi selimut tebal yang membuat sistem tidur lebih nyenyak.

Amartya Sen menyebut pembangunan sebagai perluasan kapabilitas manusia (Sen, 1999). Dengan kacamata itu, pendidikan bukan sekadar membuat orang bisa membaca, melainkan membuat orang punya kemampuan untuk memilih hidup yang lebih bermartabat. 

Literasi harus memperluas daya pikir, daya tawar, dan daya hidup. Di NTT, ini penting sekali. Kemiskinan tidak hanya mengurangi isi piring. 

Kemiskinan juga sering mengurangi keberanian bertanya, kemampuan menolak manipulasi, dan kesempatan untuk keluar dari lingkaran nasib buruk.

Karena itu, ‘Kegemaran Membaca dan Membaca Kegemaran’ bukan sindiran untuk masyarakat NTT. Ini justru pembelaan. Masyarakat sudah menunjukkan modal dasar; mau membaca, mau tahu, mau bergerak. Yang belum cukup menyala adalah tanggung jawab sistem. 

Pemerintah, sekolah, kampus, perpustakaan, komunitas literasi, media, dan keluarga perlu bergerak dari pertanyaan “berapa banyak orang membaca?” menuju ke pertanyaan yang lebih penting, “apa yang berubah setelah orang membaca?”

NTT boleh bangga, tetapi jangan terlalu cepat puas. Minat baca adalah pintu, bukan rumah. Buku adalah jalan, bukan tujuan akhir. Pendidikan baru bekerja ketika bacaan berubah menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kecakapan, dan kecakapan menjadi martabat. 

Tanpa itu, pendidikan kita akan tampak seperti pertunjukan jenaka. Rakyat rajin membaca, data rajin dipamerkan, tetapi mutu masih duduk di pojok kelas sambil mengantuk. Kira-kira begitu! (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News