Opini: Kegemaran Membaca dan Membaca Kegemaran

Namun, masalahnya bukan pada kegiatan membaca itu sendiri, melainkan pada cara data itu dirayakan. Membaca apa? Berapa lama? Dengan pemahaman seperti apa? 

Setelah membaca, apakah orang menjadi lebih kritis, lebih cakap, lebih berani bertanya, atau hanya lebih cepat menggulir layar? 

Kalau semua aktivitas membaca dianggap sama, maka membaca buku sejarah, membaca pengumuman bansos, membaca status politik, dan membaca komentar netizen bisa masuk dalam satu keranjang besar bernama literasi. Keranjangnya penuh, isinya belum tentu bergizi.

Dalam kajian literasi modern, membaca tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengenali huruf. 

OECD mendefinisikan literasi membaca sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, serta berpartisipasi dalam masyarakat (OECD, 2023). 

Jadi, literasi bukan sekadar mata melewati huruf. Literasi adalah pikiran yang bekerja setelah huruf dibaca. 

Kalau mata rajin membaca tetapi nalar tidak ikut tumbuh, maka yang menyala baru lampu teras, belum dapur pengetahuan. 

Brian Street sejak lama mengingatkan bahwa literasi bukan praktik netral. Literasi selalu terkait konteks sosial, kuasa, lembaga, dan kebiasaan hidup masyarakat (Street, 1984). 

Karena itu, data kegemaran membaca NTT harus dibaca secara sosial, bukan hanya administratif. Tingginya minat baca dapat berarti masyarakat punya rasa ingin tahu yang besar. 

Namun, ia juga bisa berarti masyarakat sedang mencari jalan sendiri karena sistem pendidikan belum memberi cukup pegangan. 

Orang membaca, tetapi sekolah belum tentu mengubah bacaan menjadi kecakapan. Anak memegang buku, tetapi belum tentu memiliki ruang belajar yang layak.

Data lain mempertebal kegelisahan itu. Media inovasi.or.id (2025) mencatat, berdasarkan Rapor Pendidikan 2025, rata-rata literasi NTT hanya 52,7 persen, dengan ketimpangan antarkabupaten yang cukup mencolok. 

Di beberapa wilayah, kurang dari 40 persen murid SD negeri dan madrasah mencapai standar minimum, sementara kabupaten lain bisa melampaui 70 persen (INOVASI, 2025). 

Artinya, kegemaran membaca masyarakat belum otomatis berbuah menjadi kemampuan literasi peserta didik. Ada api di masyarakat, tetapi tungku sekolah belum selalu sanggup memasaknya menjadi makanan intelektual. 

Di titik ini, Bourdieu membantu menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal sekolah, tetapi juga modal budaya.