Breaking News
Rabu, 29 April 2026

Opini

Opini: Hari Pendidikan Nasional dan Rapor Merah Sumba

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh aktor yang bekerja di sektor pendidikan bergerak dalam satu kerangka yang sama.

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI STEPANUS MAKAMBOMBU
Dr. Stepanus Makambombu 

Namun capaian tersebut bersifat parsial. Secara agregat, rapor pendidikan Sumba tetap berada dalam kategori merah. 

Fakta ini memunculkan kegelisahan, bahkan autokritik di kalangan pelaku pembangunan sendiri: jika begitu banyak intervensi telah dilakukan, mengapa perubahan tidak terjadi secara sistemik? Di sinilah letak persoalan yang sering terabaikan.

Ekosistem Pendidikan Tidak Bekerja

Selama ini, pendekatan pembangunan pendidikan cenderung bersifat sektoral dan terfragmentasi. 

Pemerintah daerah menjalankan programnya sendiri, NGO bekerja berdasarkan mandat proyek dan donor, sementara sekolah dan komunitas berjalan dengan kapasitasnya masing-masing. Banyak aktor hadir, tetapi tidak membentuk sistem yang saling terhubung.

Padahal, pendidikan bukan sekadar kumpulan program, melainkan sebuah ekosistem. Ia membutuhkan orkestrasi, arah bersama, dan integrasi antar aktor. 

Tanpa itu, yang terjadi hanyalah akumulasi kegiatan, bukan transformasi. Ketiadaan orkestrasi ini membuat intervensi sering tidak terhubung dengan indikator kinerja utama seperti SPM. 

Program literasi berjalan, pelatihan guru dilakukan, inovasi diperkenalkan, tetapi tidak dirancang secara sistematis untuk mendorong capaian daerah. 

Akibatnya, kerja keras banyak pihak tidak terkonversi menjadi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, logika proyek yang diusung banyak mitra pembangunan (NGO) juga menjadi tantangan tersendiri. Intervensi dilakukan dalam jangka waktu terbatas, dengan target output tertentu. 

Ketika proyek berakhir, tidak selalu ada mekanisme untuk mengintegrasikan hasilnya ke dalam sistem pendidikan daerah. Dampak yang dihasilkan akhirnya tidak berkelanjutan.

Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi pelaksana program atau pengelola anggaran. Ia harus bertransformasi menjadi pengarah dan pengorkestrasi ekosistem pendidikan. 

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh aktor yang bekerja di sektor pendidikan bergerak dalam satu kerangka yang sama, dengan tujuan yang terukur dan selaras dengan indikator SPM.

Artinya, keberhasilan parsial yang telah dicapai oleh berbagai pihak harus “dijahit” menjadi pembelajaran kolektif yang bisa direplikasi secara luas. 

Tanpa upaya ini, investasi besar dalam pendidikan akan terus menghasilkan dampak yang kecil dan terfragmentasi.

Lebih jauh lagi, pembangunan ekosistem pendidikan juga perlu berpijak pada konteks lokal. Pendidikan di Sumba tidak bisa sepenuhnya diseragamkan dengan pendekatan nasional. Ia harus mengakui realitas sosial, budaya, dan ekologi setempat. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved