Rabu, 29 April 2026

Opini

Opini: Digitalisasi Pendidikan, Artificial Intelligence dan Cognitive Debt

BPS mencatat 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, naik dari 69,21 persen pada 2023. 

|
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI I PUTU YOGA BUMI PRADANA
I Putu Yoga Bumi Pradana 

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT

POS-KUPANG.COM - Di ruang publik Indonesia, digitalisasi pendidikan kini dipromosikan sebagai tanda kemajuan. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada awal 2026 menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti manusia, dan pada saat yang sama mulai mendorong integrasi AI dan koding secara bertahap di sekolah. 

Di permukaan, arah ini tampak sulit dibantah. Ketika teknologi bergerak cepat, sekolah memang tidak mungkin tetap berjalan dengan imajinasi abad lalu. 

Namun justru di sinilah masalah bermula. Dalam kebijakan publik, kekeliruan paling berbahaya sering lahir bukan dari niat yang salah, melainkan dari asumsi yang terlalu sederhana. 

Baca juga: Opini: Ilusi PAD dan Distorsi Akuntabilitas

Dalam kasus pendidikan, asumsi itu berbunyi demikian. Semakin cepat siswa memperoleh informasi, semakin baik pula proses belajarnya. 

Dari asumsi ini, layar dianggap kemajuan, otomatisasi dianggap efisiensi, dan jawaban instan dianggap kecerdasan. 

Padahal pendidikan tidak dibangun hanya untuk mempercepat keluaran. Pendidikan dibangun untuk melatih akal bekerja. 

Data sekunder justru menunjukkan mengapa optimisme digital perlu dibaca dengan lebih hati-hati. 

BPS mencatat 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, naik dari 69,21 persen pada 2023. 

Pada tahun yang sama, 68,65 persen penduduk telah memiliki telepon seluler, tetapi kepemilikan komputer dalam rumah tangga baru 18,52 persen. 

Artinya, akses digital memang meluas, tetapi kualitas dan kedalaman infrastruktur belajar digital di tingkat rumah tangga masih jauh dari merata. 

Di titik ini, memperlakukan digitalisasi sebagai obat tunggal adalah penyederhanaan yang berisiko. 

Utang kognitif dan kerja akal yang disingkirkan

Di sinilah konsep utang kognitif menjadi relevan. Dalam artikel tahun 2025 di Education Sciences, K. J. Watts menegaskan bahwa penggunaan AI tanpa bimbingan pedagogis dapat menumbuhkan cognitive debt, yakni akumulasi defisit bertahap dalam berpikir kritis, penalaran etis, dan penilaian profesional. Gagasannya sederhana tetapi tajam. 

Manusia memang memperoleh kemudahan instan hari ini, tetapi membayarnya dengan menurunnya latihan mental yang diperlukan untuk berpikir secara mandiri besok. 

Konsep ini dapat dijelaskan lebih dalam melalui teori cognitive load John Sweller. 

Inti teori ini adalah bahwa belajar yang bermakna menuntut kerja aktif memori kerja untuk mengolah informasi dan membangun skema pengetahuan. 

AI memang dapat mengurangi beban kognitif yang tidak perlu, tetapi jika penggunaannya berlebihan, ia juga dapat mengurangi germane load, yakni upaya mental yang justru dibutuhkan untuk pembentukan pemahaman yang mendalam. 

Dengan kata lain, teknologi dapat meringankan pekerjaan, tetapi pada saat yang sama juga dapat memangkas latihan berpikir yang membentuk kualitas intelektual. 

Dalam kajian psikologi pendidikan mutakhir, risiko ini juga dibaca melalui konsep cognitive offloading. 

Artikel di Frontiers in Psychology pada 2025 menjelaskan bahwa cognitive offloading adalah pemindahan tugas kognitif ke alat bantu eksternal. 

Dalam konteks AI, ini berarti siswa tidak lagi mengingat, menimbang, atau memecahkan persoalan secara penuh karena sebagian kerja akal telah diserahkan kepada mesin. Secara praktis, itu membuat pekerjaan terasa lebih mudah. 

Secara jangka panjang, itu dapat mengurangi kesempatan untuk melatih daya ingat aktif, pemecahan masalah, dan berpikir tingkat tinggi. 

Ketika sekolah menukar proses dengan hasil

Masalahnya menjadi lebih serius ketika AI masuk ke sekolah yang sejak awal memang terlalu menghargai hasil akhir. 

Selama sistem evaluasi lebih memuja jawaban benar, ringkasan cepat, dan tugas yang rapi, siswa akan selalu mencari cara tercepat untuk sampai ke sana. 

Dalam ekosistem seperti itu, AI tidak lagi hadir sebagai alat bantu pembelajaran, melainkan sebagai jalan pintas yang sangat efisien.
Studi Microsoft Research pada 2025 memberi bukti yang tidak ringan. 

Survei terhadap 319 pekerja pengetahuan dengan 936 contoh penggunaan GenAI menemukan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi pada AI berkaitan dengan berkurangnya pengerahan berpikir kritis. 

Temuan ini tidak berarti AI harus ditolak. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa manfaat AI selalu bergantung pada desain penggunaannya. 

Ketika manusia terlalu percaya pada mesin, upaya mentalnya sendiri cenderung menyusut. 

OECD bergerak ke arah kesimpulan yang serupa. Dalam Education Spotlight tahun 2025, OECD menegaskan bahwa kemajuan AI memaksa pembuat kebijakan meninjau ulang pertanyaan paling dasar dalam kurikulum. 

Penekanannya bukan pada seberapa banyak AI dipakai, tetapi pada kompetensi apa yang harus dipertahankan, diubah, atau bahkan ditambahkan ketika mesin makin piawai menghasilkan teks, merangkum informasi, dan menawarkan solusi. 

Ini berarti sekolah tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan AI. Sekolah harus memastikan bahwa penalaran, penilaian, dan kemampuan memahami konteks tetap menjadi inti pendidikan. 

Menyelamatkan inti pendidikan

Karena itu, koreksi yang dibutuhkan bukan penolakan terhadap teknologi, melainkan penertiban logikanya. 

Pertama, AI harus diposisikan sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti berpikir. 

Kedua, sistem evaluasi harus lebih menghargai jejak penalaran daripada sekadar keluaran akhir. 

Ketiga, guru harus diperlengkapi bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara pedagogis agar mampu membatasi kapan AI membantu dan kapan siswa harus bergulat sendiri. 

Keempat, negara perlu lebih jujur bahwa digitalisasi adalah sarana, bukan tujuan. 

Keberhasilan pendidikan tidak diukur dari seberapa cepat mesin bekerja, tetapi dari seberapa kuat manusia tetap mampu berpikir di tengah godaan kemudahan. 

Pada akhirnya, digitalisasi pendidikan memang peluang. Namun AI juga membawa ironi yang tidak kecil. 

Ia dapat membuat siswa tampak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih produktif, sembari diam-diam mengikis kerja mental yang membentuk kecakapan intelektual. 

Di situlah utang kognitif bekerja. Manfaat instan hari ini dibayar dengan melemahnya kapasitas bernalar esok hari. 

Sekolah yang baik bukan sekolah yang paling cepat menghasilkan jawaban. Sekolah yang baik adalah sekolah yang paling disiplin menjaga manusia tetap berpikir. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved