Opini: Dari Kekuasaan Menuju Pengabdian Publik

Mengembalikan Martabat Politik

Oleh: Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si.
Ketua Umum PATRIA PMKRI, tinggal di Jakarta.

POS-KUPANG.COM - Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat PATRIA PMKRI periode 2025 - 2030 yang dirangkaikan dengan Refleksi Nasional 2026 bukan sekadar agenda organisasi. 

Ia adalah peneguhan sikap moral, bahwa di tengah dinamika bangsa, politik harus kembali diletakkan sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar
perebutan kekuasaan.

Kita sedang berada dalam fase penting menuju Indonesia Emas 2045. Apakah sistem politik kita hari ini cukup sehat untuk mengantar bangsa ini sampai ke sana?

Krisis Kepercayaan yang Nyata

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. 

Baca juga: Opini: Momentum Audit dan Harapan Publik

Survei berbagai lembaga juga menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga perwakilan.

Fenomena ini bukan tanpa sebab. Politik masih kerap diwarnai oleh praktik transaksional, biaya politik yang tinggi, serta polarisasi yang tajam di ruang publik. 

Dalam banyak kasus, kompetisi politik lebih menonjolkan strategi memenangkan kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Akibatnya, politik kehilangan makna dasarnya sebagai sarana untuk menghadirkan kesejahteraan bersama.

Politik Tanpa Nilai Ancaman bagi Masa Depan

Dalam refleksi yang kami lakukan bersama berbagai tokoh nasional, satu benang merah yang muncul adalah krisis nilai dalam kehidupan politik.

Ketika integritas tidak lagi menjadi fondasi, maka kebijakan publik berpotensi menyimpang dari kepentingan rakyat. 

Ketika kekuasaan tidak dibatasi oleh etika, maka demokrasi bisa berubah menjadi sekadar prosedur tanpa substansi.

Politik tanpa nilai juga berdampak sistemik seperti kebijakan ekonomi menjadi tidak adil, pengelolaan sumber daya alam cenderung eksploitatif, polarisasi sosial semakin menguat, hingga ruang publik yang dipenuhi disinformasi.

Poblem politik tidak berdiri sendiri. Ia memengaruhi seluruh sistem kehidupan berbangsa.

Politik Berbasis Nilai

PATRIA memandang bahwa masa depan politik Indonesia harus diarahkan pada politik berbasis nilai (value-based politics). 

Sebuah pendekatan yang menempatkan etika, integritas, dan kepentingan publik sebagai fondasi utama. 

Tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Pertama, reformasi pendanaan politik. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan politik harus diperkuat untuk menekan praktik transaksional yang selama ini menjadi akar berbagai penyimpangan.

Kedua, penguatan etika dan integritas kepemimpinan. Partai politik dan lembaga negara harus berani menempatkan kualitas moral sebagai kriteria utama dalam rekrutmen pemimpin, bukan sekadar popularitas atau kekuatan modal.

Ketiga, peningkatan kualitas partisipasi publik. Demokrasi tidak cukup hanya dengan partisipasi tinggi, tetapi juga partisipasi yang cerdas. 

Literasi politik masyarakat menjadi kunci agar publik tidak mudah terjebak dalam politik identitas dan disinformasi.

Peran Kaum Muda dan Masyarakat Sipil

Harapan besar terletak pada generasi muda dan masyarakat sipil. Dalam dokumen komitmen PATRIA, ditegaskan pentingnya mendorong partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam system politik.

Kaum muda tidak boleh hanya menjadi objek mobilisasi politik lima tahunan. Mereka harus menjadi subjek yang aktif dengan mengawal kebijakan, mengkritisi kekuasaan, sekaligus menghadirkan alternatif kepemimpinan.

Demikian pula masyarakat sipil, termasuk organisasi seperti PATRIA, harus mengambil peran sebagai penjaga nilai dalam demokrasi.

Seruan untuk Pemerintah dan Elite Politik

Momentum menuju 2045 tidak boleh diisi dengan praktik politik yang stagnan. Pemerintah dan seluruh elite politik perlu menunjukkan keberanian untuk melakukan pembenahan sistemik.

Kepercayaan publik tidak bisa dibangun melalui retorika. Ia hanya bisa lahir dari konsistensi antara kata dan tindakan.

Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang jujur, berani, dan berpihak pada rakyat.

Politik sebagai Panggilan Moral

Politik bukan sekadar profesi, melainkan panggilan moral. Ia menuntut tanggung jawab, bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada sejarah dan masa depan bangsa.

Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi. 

Ia hanya mungkin terwujud jika politik kita kembali bermartabat yakni dengan berakar pada nilai, digerakkan oleh integritas, dan diarahkan untuk kesejahteraan bersama.

Kita harus mengembalikan politik ke tempat yang semestinya. Bukan sebagai arena kekuasaan, tetapi sebagai jalan pengabdian. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News