Opini: El Nino Godzilla, Potensi Bias Risiko dan Arah Kebijakan

Pertama, kebijakan kita masih terlalu berbasis hazard, belum berbasis target group. Pemerintah sibuk mengukur intensitas kemarau, tetapi belum cukup tajam mengidentifikasi siapa yang paling terdampak. 

Padahal, menurut Amartya Sen (1981), kelaparan dan krisis bukan semata soal ketersediaan, tetapi soal akses dan kemampuan individu. 

Dalam konteks ini, petani tadah hujan, peternak kecil, dan rumah tangga miskin adalah kelompok yang paling cepat kehilangan akses ketika air dan pangan mulai langka.

Kedua, kita terjebak dalam bias logika agregat. Rata-rata sering menipu. Ketika pemerintah mengatakan “stok pangan aman” atau “daerah siap menghadapi kemarau”, itu bisa benar secara makro tetapi keliru secara mikro. 

Charles Perrow(1984) mengingatkan bahwa kompleksitas sistem sering menyembunyikan kegagalan kecil yang berdampak besar. 

Dalam konteks NTT, desa-desa kecil yang kehilangan sumber air tidak pernah terlihat dalam angka rata-rata.

Ketiga, kita menghadapi bias bukti teknokratik. Data meteorologi tersedia, tetapi belum terhubung dengan data sosial. 

Pemerintah tahu kapan hujan berkurang, tetapi tidak selalu tahu siapa yang paling terdampak ketika itu terjadi. 

Herbert Simon (1947) menyebut ini sebagai keterbatasan rasionalitas dalam pengambilan Keputusan, di mana informasi ada, tetapi tidak terolah menjadi keputusan yang tepat.

Keempat, respons kebijakan masih terlalu infrastruktur-sentris. Pompa, embung, dan sumur bor menjadi solusi utama. Padahal kekeringan bukan hanya persoalan air fisik. 

Ia juga persoalan akses, biaya, kesehatan, dan tekanan terhadap penghidupan. Ketika kebijakan hanya fokus pada infrastruktur, maka dimensi sosial dari krisis justru terabaikan.

Masalah Lebih Dalam

Keempat kekeliruan itu berakar pada satu hal: cara berpikir kebijakan yang menyederhanakan risiko. 

El Nino dipandang sebagai gangguan musiman yang cukup direspons dengan peringatan dan bantuan darurat. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa risiko terbentuk jauh sebelum bencana terjadi.

Dalam perspektif Climate Risk Governance (Elinor Ostrom, 2010), pengelolaan risiko iklim tidak hanya soal respons, tetapi juga soal tata kelola yang mampu mengantisipasi ketidakpastian. 

Tanpa itu, setiap peringatan dini hanya akan berakhir sebagai rutinitas birokrasi.