Opini: Saatnya Kita Bangun Masyarakat Interkultural

Oleh:  Sr. Redegundis Kesa, FAdM
Mahasiswi Fakultas Filsafat Unwira Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Indonesia sering kali digambarkan sebagai sebuah mozaik indah yang tersusun dari ribuan keping warna-warni. 

Narasi ini begitu kuat tertanam dalam alam bawah sadar kolektif kita, dirayakan dalam setiap upacara kenegaraan, dan diagungkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. 

Namun, di balik keindahan narasi tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan kritis yang kerap luput dari perhatian: apakah kita benar-benar hidup dalam keindahaan mozaik itu, ataukah kita hanya sekadar berdiri berdampingan tanpa pernah benar-benar bersentuhan?

Selama beberapa dekade pasca-reformasi, diskursus kebangsaan kita terjebak pada euforia "toleransi". 

Baca juga: Opini: Duduk Melingkar Bersama Guru- Proficiat, Prof. Otto Gusti Madung

Kita diajarkan untuk menghormati perbedaan, tidak mengganggu ibadah orang lain, dan membiarkan setiap kelompok menjalankan tradisinya masing-masing. 

Ini adalah pencapaian yang tidak boleh diremehkan; toleransi adalah fondasi minimal bagi perdamaian. 

Namun, jika kita jujur menilik realitas sosial hari ini, toleransi model ini tampaknya mulai menunjukkan retaknya. 

Ia terlalu rapuh menghadapi gelombang polarisasi politik, radikalisme eksklusif, dan algoritma media sosial yang memecah belah. 

Toleransi sering kali hanya bermakna "saling membiarkan" (co-existence), sebuah sikap pasif di mana kita mengakui keberadaan orang lain tetapi tetap menjaga jarak aman, bahkan membangun tembok tak kasatmata di antara kita.

Lompatan Paradigma: Dari Mozaik Statis Menuju Dinamika Interkultural

Di titik inilah, kita memerlukan lompatan paradigma yang lebih radikal dan transformatif. 

Kita harus bergerak melampaui sekadar pengakuan akan perbedaan budaya menuju pembentukan masyarakat interkultural. 

Jika multikulturalisme berhenti pada pengakuan statis terhadap keberagaman (seperti kepingan mozaik yang terpisah lem), maka interkulturalisme adalah dinamika cair di mana kepingan-kepingan tersebut saling berinteraksi, bercampur, dan menciptakan warna baru tanpa menghilangkan identitas aslinya. 

Masyarakat interkultural bukan sekadar masyarakat yang beragam, melainkan masyarakat yang secara aktif membangun jembatan-jembatan pertemuan. 

Dalam perspektif ini, perbedaan bukan lagi sesuatu yang harus "ditoleransi" sebagai beban atau risiko konflik, melainkan diakui sebagai anugerah ontologis yang memperkaya kemanusiaan kita bersama. 

Filosofi ini mengajarkan bahwa kita tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya jika kita hanya bergaul dengan mereka yang sama dengan kita. 

Identitas kita justru ditemukan dan dipertajam melalui pertemuan dengan "yang lain”. 

Tanpa dialog dengan yang berbeda, iman kita bisa menjadi dogmatis, budaya kita menjadi mati dan kemanusiaan kita menjadi sempit.

Mengapa transisi ini mendesak dilakukan sekarang? Karena kita sedang menghadapi krisis "kemiskinan interaksi". 

Ironisnya, di era hyper-konektivitas digital, kita justru semakin terisolasi dalam ruang gema kita masing-masing. 

Algoritma media sosial dirancang untuk menyajikan informasi yang mengonfirmasi bias kita, mempertemukan kita hanya dengan mereka yang sepaham, dan secara halus menyingkirkan suara-suara sumbang yang berbeda. 

Akibatnya, ketika kita bertemu dengan perbedaan di dunia nyata, kita kehilangan kompetensi untuk berdialog. Kita menjadi canggung, curiga, dan mudah tersulut oleh provokasi. 

Ketidaktahuan kita tentang "siapa mereka yang berbeda" diisi oleh stereotip dan prasangka yang diproduksi oleh mesin digital.

Membangun masyarakat interkultural adalah obat penawar bagi racun polarisasi ini. Ia menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman homogenitas dan berani masuk ke ruang pertemuan yang berisiko. Ini bukan proses yang mudah. 

Interkulturalisme menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja. 

Ia menuntut keberanian untuk mendengarkan cerita penderitaan dan harapan dari mereka yang berbeda agama, suku, atau pandangan politik, tanpa langsung menghakimi atau berusaha mengubah mereka.

Pendidikan Sebagai Laboratorium Empati dan Ruang Pertemuan

Selain infrastruktur fisik, kurikulum pendidikan nasional juga perlu direvisi secara fundamental. 

Pendekatan interkultural harus menjadi roh utama pembelajaran, bukan sekadar tempelan dalam mata pelajaran kewarganegaraan. 

Sekolah tidak boleh hanya mengajarkan fakta bahwa "ada banyak agama di Indonesia", tetapi harus menciptakan ruang di mana siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam proyek nyata, merayakan perayaan suci masing-masing dengan penuh makna, dan belajar menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

Pendidikan interkultural membentuk karakter yang tidak hanya tahu tentang perbedaan, tetapi memiliki keterampilan emosional dan sosial untuk hidup di dalam perbedaan tersebut. 

Anak-anak harus dibiasakan untuk bertanya "mengapa kamu berpikir demikian?" alih-alih langsung menyimpulkan "kamu salah!"

Sekolah harus menjadi mikrokosmos masyarakat masa depan, di mana anak-anak belajar bahwa persatuan tidak berarti penyeragaman, melainkan harmoni dalam keragaman yang dinamis.

Di tingkat masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan serikat pekerja memiliki tanggung jawab besar untuk memutus rantai segregasi. 

Sering kali, organisasi-organisasi ini justru menjadi benteng homogenitas yang memperkuat batas-batas kelompok. 

Mereka perlu membuka diri menjadi agen interkulturalisme dengan mengadakan program lintas iman, pertukaran pemuda antardaerah, dan forum dialog rutin yang membahas isu-isu bersama seperti kemiskinan, lingkungan, atau keadilan sosial. 

Fokus pada isu bersama (common ground) adalah kunci untuk melunakkan kekakuan identitas primordial. 

Ketika orang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu duduk bersama membicarakan banjir atau sampah, sekat-sekat teologis dan etnis perlahan runtuh, digantikan oleh solidaritas kemanusiaan yang kokoh.

Tentu saja, jalan menuju masyarakat interkultural bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh. Akan ada gesekan, kesalahpahaman, dan tantangan berat. 

Struktur kekuasaan yang sering kali memanfaatkan identitas untuk kepentingan politik praktis akan berupaya keras mempertahankan status quo segregasi. 

Namun, menyerah pada ketakutan bukanlah pilihan. Sejarah membuktikan bahwa perdamaian sejati tidak pernah lahir dari sikap diam yang toleran, melainkan dari dialog aktif yang penuh risiko dan cinta.

Menenun Kembali Kebersamaan: Sebuah Panggilan Untuk Bertindak Nyata

Oleh karena itu, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan hanya berhenti pada label "negara toleran" jika di dalamnya masih tersimpan benih-benih ketidakpercayaan. 

Mari kita berkomitmen untuk menjadi masyarakat interkultural. Dimulai dari langkah-langkah kecil: mengajak bicara tetangga yang berbeda keyakinan, mengikuti kajian lintas iman, menolak menyebar hoaks yang memecah belah, hingga mendorong kebijakan publik yang inklusif di tingkat lokal.

Transisi dari pengakuan pasif menuju penguatan aktif ini adalah tugas sejarah generasi kita. 

Jika kita gagal, kita berisiko tenggelam dalam lautan fragmentasi di mana setiap kelompok menjadi pulau yang terisolasi dan bermusuhan. 

Namun, jika kita berhasil, kita akan mewujudkan mimpi Indonesia yang sesungguhnya: bukan sekadar kumpulan suku yang berdampingan, melainkan satu tubuh kebangsaan yang hidup, bernapas, dan tumbuh subur berkat kekayaan perbedaan yang saling mengayakan.

Pada akhirnya, menjadi masyarakat interkultural adalah tentang memilih untuk melihat wajah manusia dalam diri siapa pun yang kita temui, melampaui label agama, suku, atau golongannya. 

Ini adalah pilihan untuk percaya bahwa dalam keberagaman, Semesta sedang menenun kain kebangsaan yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih bermartabat. 

Mari kita ambil bagian dalam penenunan agung ini, dengan benang kasih dan jarum dialog, demi Indonesia yang tidak hanya beragam, tetapi benar-benar satu dalam kemanusiaan yang utuh. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News