Opini: Guru dan Negara, Antara Janji Besar dan Realitas yang Tertinggal

Perbaikan nasib guru tidak cukup dengan kritik, tetapi membutuhkan langkah konkret dan terukur:

Pertama, reformasi sistem rekrutmen dan pengangkatan guru harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. 

Pengalaman mengajar bertahun-tahun perlu dihargai sebagai indikator kompetensi, tanpa mengabaikan standar profesionalitas.

Kedua, negara perlu memastikan standar kesejahteraan minimum bagi seluruh guru, baik ASN maupun non-ASN. Penghasilan layak bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap profesi.

Ketiga, distribusi guru harus ditata secara lebih adil melalui kebijakan insentif yang menarik bagi penempatan di daerah 3T.

Keempat, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi transformasi digital pendidikan.

Kelima, setiap program pendidikan dan sosial perlu dirancang secara terintegrasi, dengan melibatkan guru sebagai bagian dari proses perencanaan dan evaluasi.

Mengembalikan Arah Kebijakan

Membangun Indonesia yang kuat tidak cukup dengan program populis atau janji politik jangka pendek. Fondasi sejatinya terletak pada kualitas manusia, dan itu berarti kualitas guru.

Negara harus kembali pada hakikatnya: hadir untuk melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan warganya termasuk guru. 

Tanpa langkah serius dan konsisten, semboyan “Guru Hebat, Indonesia Kuat” akan tinggal sebagai slogan, bukan kenyataan. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News