Opini: Paradoks Fiskal dan Ancaman Rasionalisasi PPPK

Pemerintah daerah diberi tanggungjawab pelayanan publik yang luas, tetapi sumber pendapatannya sangat terbatas dan bergantung pada transfer dana pusat.

Ironisnya, ketika transfer tidak cukup fleksibel untuk menutup beban belanja pegawai, maka pembatasan belanja menjadi instrumen yang secara teknokratis terlihat sehat, tetapi secara politik dan administratif problematik.

Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan kecenderungan resentralisasi terselubung dalam tata kelola fiskal daerah. 

Setelah dua dekade desentralisasi, pemerintah pusat semakin memperketat kontrol terhadap struktur APBD melalui berbagai regulasi, mulai dari mandatory spending, batas defisit, hingga pembatasan belanja pegawai. 

Secara normatif, kontrol ini dimaksudkan untuk menjaga disiplin fiskal. Namun secara politik, hal ini mengurangi esensi  otonomi daerah.

Apabila reformasi dilakukan setengah hati, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan pemindahan beban dari pusat ke daerah, dari negara ke pegawai dan dari perencanaan ke improvisasi. 

Dan ketika itu terjadi, disiplin fiskal tidak lagi menjadi instrumen perbaikan, tetapi berubah menjadi ironi kebijakan yang harus dibayar oleh mereka yang paling sedikit memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Paradoks fiskal ini bukan sekedar soal efisiensi anggaran, melainkan cerminan dari desain desentralisasi yang belum selesai, relasi kekuasaan fiskal yang timpang, dan praktik politik anggaran yang lebih sering didorong oleh kebutuhan jangka pendek daripada keberlanjutan keuangan negara.

Jalan tengah

Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat banyak melimpahkan banyak urusan pemerintahan kepada daerah, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan administrasi publik. 

Namun pelimpahan wewenang tersebut tidak diikuti dengan diskresi fiskal yang memadai.

Akibatnya pemerintah daerah harus menjalankan dua tekanan sekaligus: memenuhi kewajiban pelayanan publik yang semakin besar, sekaligus menjaga rasio belanja pegawai agar tidak melampaui batas yang ditetapkan secara nasional.

Lebih luas lagi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan riil di daerah. 

Daerah memikul tanggungjawab yang besar, tetapi tidak sepenuhnya memiliki kendali atas sumber daya fiskalnya.

Lingkaran tekanan tersebut dapat menciptakan spiral defensif dalam kebijakan fiskal daerah.  

Fiskal yang rapuh mendorong efisiensi belanja daerah secara ketat; efisiensi belanja daerah yang terlalu keras memicu risiko sosial dan ekonomi dan meningkatnya risiko memaksa pemerintah kembali mengetatkan anggaran.