Opini: Bukber versus MBG- Antara Gizi, Tradisi dan Nalar Negara 

Oleh: Yayan Sakti Suryandaru 
Dosen di Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga dan Pengurus Yayasan Masjid Sabilillah, Surabaya.

POS-KUPANG.COM - Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, menawarkan pemandangan yang melampaui sekadar ritual keagamaan selama Ramadan. 

Di bawah naungan arsitektur Jawa yang megah, aroma gulai kambing yang melegenda bukan sekadar menu takjil, ia adalah artefak budaya yang telah bertahan lebih dari setengah abad. 

Di tempat lain, Masjid Jogokariyan setiap harinya mendemonstrasikan ketangkasan logistik dengan menyajikan 3.800 piring makanan secara presisi. 

Semua dihidangkan sepanjang Ramadan bagi umat muslim yang hendak berbuka puasa di masjid ini.

Baca juga: Mutiara Ramadhan - Ujaran Kebencian

Fenomena ini bukan sekadar romantisme religius, melainkan sebuah tesis ekonomi yang kuat mengenai kekuatan modal sosial (social capital). 

Di tengah ambisi pemerintahan Prabowo Subianto mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat teknokratis dan top-down, model swadaya di Yogyakarta ini seharusnya menjadi pengingat bagi nalar fiskal kita. 

Muncul pertanyaan: mengapa negara harus membebani APBN secara masif hingga mengorbankan pos anggaran lain, jika di depan mata kita terdapat model pendanaan berbasis komunitas yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan?

Ketergantungan APBN dan Bahaya "Crowding Out"

Program MBG dengan sokongan APBN 2026 yang direncanakan secara kolosal memicu debat serius mengenai biaya peluang (opportunity cost). 

Anggaran MBG 2026 dirancang mencapai Rp 335 triliun. Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi Rp 769,1 triliun dari sebelumnya Rp 757,8 triliun. 

Sebagian anggaran pendidikan ini dialokasikan sampai Rp 223 triliun untuk MBG. 

Alokasi triliunan rupiah ini berisiko memangkas anggaran sektor krusial seperti pendidikan. 

Memaksakan MBG masuk ke dalam postur APBN yang sudah sesak adalah sebuah pertaruhan fiskal.

Secara teoretis, ketergantungan pada dana negara dalam skala ini berisiko memicu efek crowding out. 

Dalam ekonomi, fenomena ini terjadi ketika intervensi pemerintah yang terlalu dominan justru mematikan inisiatif dan partisipasi sektor swasta serta masyarakat.