Opini: Militer, Kepercayaan Publik dan Masa Depan Demokrasi

Kepercayaan adalah modal strategis. Namun demokrasi sehat tidak bersandar pada kepercayaan buta. Kepercayaan harus dijaga melalui:

1. Transparansi penegakan hukum bagi anggota TNI, termasuk opsi yurisdiksi sipil dalam kasus tertentu.
2. Reformasi budaya pembinaan, menolak segala bentuk kekerasan internal.
3. Peningkatan literasi demokrasi dan sejarah bagi publik dan prajurit.
4. Penegasan batas fungsi militer, menjaga fokus utama pada pertahanan negara.

Reformasi bukan bentuk perlawanan terhadap militer. Justru sebaliknya: ia adalah jalan menjaga kehormatan institusi, profesionalisme prajurit, dan kepercayaan rakyat.

Penutup

TNI adalah salah satu pilar terpenting dalam Republik ini. Kepercayaan publik terhadapnya merupakan anugerah dan sekaligus amanah. 

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, kekuatan militer harus berjalan beriringan dengan supremasi konstitusi dan pengawasan publik.

Bangsa ini pernah merasakan bagaimana kekuasaan tanpa batas dapat mengikis nilai kebangsaan. 

Karena itu, kita belajar bahwa kekuatan sejati hadir bukan melalui dominasi, melainkan kapasitas untuk tunduk pada hukum dan nilai kemanusiaan. 

TNI yang kuat adalah TNI yang dipercaya. Dan TNI yang dipercaya adalah TNI yang terbuka pada kritik, evaluasi, serta reformasi berkelanjutan. 

Itulah fondasi pertahanan negara yang modern, bermartabat, dan demokratis. (*)

Simak terus artikel POS-KUPANG.COM di Google News