Opini: Urgensi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Nusa Tenggara Timur

Pemerintah, sebagai konduktor utama, harus menggerakan paradigma dari retorika kebijakan, berjalan menuju komitmen politik anggaran yang kuat. Perubahan ini harus fundamental dan massive, tidak boleh setengah hati. 

Sehingga dengan pola kerja baru ini, SPAB dapat menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang terintegrasi penuh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah tidak bisa sendiri, sebab peran krusial akademisi dan masyarakat sipil (NGO) juga dibutuhkan sebab mereka dapat menjadi motor penggerak pilot project dan penyedia pelatihan teknis. 

Fokusnya harus bergeser dari implementator langsung menjadi capacity builder bagi komite sekolah dan pengawas, demi menjamin bahwa sekalipun proyeknya telah berakhir, tetapi kapasitas masyarakat yang sudah terbangun dapat terus merawat komitmen untuk masyarakat tangguh bencana yang dimulai dari level sekolah. 

Selain pemerintah dan NGO, sinergi ini juga harus diperkuat oleh sektor swasta termasuk UMKM dalam wilayah desa. 

Keterlibatan dunia usaha yang masih sporadis dan sebatas donasi pasca-bencana harus ditransformasi. 

Sektor swasta dapat didorong melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah, misalnya melalui program-program yang relevan untuk menguatkan SPAB dari sisi teknis yang lain termasuk untuk pembiayaan atau penyediaan fasilitas yang memadai termasuk infrastruktur. 

Hal berikutnya adalah media massa sebagai pengikat simpul kolaborasi. Pemberitaan yang masih dominan pada respons bencana perlu diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk secara konsisten mengedukasi publik tentang kesiapsiagaan bencana, mengangkat praktik baik SPAB, mengadvokasi kebijakan, dan termasuk menjadi "pengawas" publik terhadap komitmen pemerintah. 

Penggunaan media sosial juga dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran edukasi dan informasi kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. 

Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Nusa Tenggara Timur adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. 

Kegagalan kita menyiapkan sekolah yang aman hari ini adalah bentuk kelalaian yang akan dibayar mahal dengan nyawa dan trauma generasi penerus. 

Ini bukan hanya tentang membangun tembok sekolah yang kokoh, tetapi membangun mentalitas tangguh dalam DNA setiap insan pendidikan di Flobamora. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News