Opini: Kawasan Ekonomi Khusus untuk Siapa?

KEK biasanya didirikan dengan sejumlah argumentasi utama sebagai tujuan yang didefenisikan sebagai kepentingan publik. 

Misalnya untuk menarik investasi asing secara langsung, mempromosikan ekspor dan industrialisasi; mengurangi pengangguran skala besar, dan mendukung strategi reformasi ekonomi yang lebih luas. Ini kerangka yang direplikasi di seluruh dunia ketika suatu KEK direncanakan dan akan dibangun. 

Di Indonesia, KEK didefenisikan sebagai kebijakan strategis pemerintah yang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. 

Pada website resmi pemerintah (https://kek.go.id/id) dicantumkan bahwa KEK ini dibentuk untuk menyediakan insentif tertinggi yang dapat ditawarkan kepada investor domestik dan asing. 

Desain KEK di tingkat nasional secara dominan menekankan peran negara memfasilitasi pasar dan mementingkan kepentingan investor untuk berinvestasi. 

Kepentingan warga dan otoritas lokal tidak muncul dalam penjelasannya. 

Sebagai akibat, tidak aneh jika pembangunan KEK sering dilakukan dengan melibatkan perampasan lahan, pengabaian hak-hak warga lokal, dan mengakibatkan degradasi lingkungan yang kemudian ditekan dengan narasi tentang pertumbuhan ekonomi lokal dan regional atas nama kepentingan publik. 

Kepentingan publik umumnya tidak dijelaskan secara detil. Polemik proyek kereta cepat Whoosh (KCIC) saat ini membuka bagaimana pola semacam ini dimobilisasi. 

Meskipun populer, banyak KEK di seluruh dunia gagal mencapai tujuan. Upaya untuk menjadikan wilayah-wilayah perbatasan antar negara di NTT sebagai KEK perlu dilakukan dengan menentukan tujuan yang tidak hanya menguntungkan pihak investor dan elit politik tetapi juga bagi kepentingan warga lokal dan pemerintah daerah setempat. 

Perencanaan Cermat

Berbagai evaluasi atas keberhasilan kawasan-kawasan KEK di dunia terutama di Asia Timur mengungkapkan sebuah syarat mutlak, perencanaan yang cermat. 

Tiongkok paling sukses memanfaatkan KEK untuk mencapai transformasi ekonomi yang luas. Kisah keberhasilan Tiongkok memanfaatkan zona yang ditargetkan secara spasial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lokal tidak terjadi secara tiba-tiba. 

KEK di Tiongkok mulai diekperimentasikan sejak akhir 1970-an dimana Dewan Negara Tiongkok menyetujui eksperimen KEK skala kecil di empat kota terpencil di selatan: Shenzhen, Zhuhai, dan Shantou di Provinsi Guangdong, serta Xiamen di Provinsi Fujian.  

Zona-zona tersebut menjadi basis uji coba sebelum akhirnya secara resmi menetapkan peraturan pertama untuk KEK Guangdong. 

Percobaan ini dirancang dan diamati secara hati-hati oleh para ahli lintas skala pemerintahan yang kemudian secara perlahan diperluas ke provinsi lain untuk diadopsi dan dimodifikasi berdasarkan konteks lokal masing-masing.