Opini: Kala Indonesia Krisis Keteladanan

Oleh: Gebrile Mikael Mareska Udu
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

POS-KUPANG.COM - Seyogianya cermin baik buruknya wajah republik ini berasal dari perilaku para pemimpinnya. 

Sayangnya dewasa ini, publik seperti merasa gerah hingga taraf yang akut ketika mendengar dan menyaksikan merosotnya keteladanan di kalangan para pemimpin bangsa sampai lingkup daerah. 

Berbagai fakta menunjukkan bahwa keteladanan para elite politik sedang tidak baik-baik saja. 

Keteladanan hilang ketika para elite politik sibuk dengan pemuasan hasrat pribadi dan lupa bahwa mereka diutus untuk banyak orang. 

Mereka sibuk mencapai segala sesuatu sekalipun dengan cara yang tidak halal. 

Baca juga: Opini: Budaya Bisik-bisik di Lingkaran Kekuasaan      

Keteladanan elite politik hanya menjadi ilusi belaka tatkala virus korupsi, kolusi, nepotisme, flexing (primordialisme), otoritarianisme, menggerogoti karakter pribadi mereka. Lantas publik bertanya, kepeda siapakah kita harus mencontoh?

Sulit menemukan teladan di balik sikap elite politik. Keteladanan mereka menjadi samar-samar katika mereka lebih sibuk mengurus proyek kesejahteraan diri dan keluarga.

Mereka juga kerap mempertontonkan sikap mereka yang cenderung hanya untuk menarik perhatian publik tanpa ada nilai yang berfaedah. 

Sebut saja elite politik yang lahir dari latarbelakang dunia entertainment. 

Mereka sibuk mempertontonkan panggung entertain dalam dunia perpolitikan. 

Tujuannya hanya untuk menghibur publik sesaat bukan untuk kebaikan rakyat.

Belum lagi keteladanan elite politik yang mandul ketika komunikasi politik tidak sesuai dengan realitas di lapangan. 

Persoalan publik yang diutarakan tidak sesuai dengan penanganan yang dieksekusi. 

Misalnya belum lama ini Gubernur Nusa Tenggara Timur merasa gelisah dengan rendahnya kualitas pendidikan di NTT. 

Namun di satu sisi retret para pejabat daerah NTT telah menelan dana sebesar 1 miliar rupiah. 

Jika dipikirkan secara rasional, seperti kata Dr Marsel Robot, dosen FKIP Undana, bahwa dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas guru sebagai pengajar dalam dunia pendidikan (Pos Kupang 24/09/2025).

Keteladanan sungguh menjadi krisis besar yang dihadapi bangsa ini. Bisa dipastikan juga bahwa semua krisis yang terjadi di berbagai bidang bermula dari krisis keteladanan itu.

Di hadapan rakyat ketika sebelum menjabat, para elite politik seperti pengemis yang meminta-minta perhatian rakyat. Namun setelah menjabat mereka seperti pohon yang lupa akarnya. 

Penulis merasa khawatir bahwasanya jangan sampai sistem demokrasi Indonesia hanya akan melahirkan kesombongan para pemimpinnya. Atas nama demokrasi, mereka bertingkah egois dan serakah. 

Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan harus memikirkan apa sesungguhnya yang sedang menimpa rakyat kecil.

Elite Politik sebagai Figur Publik

Patut disadari bahwa para elite politik merupakan figur publik. Segala sesuatu menyangkut kehidupan mereka merupakan cerminan bagi masyarakat. 

Dalam demokrasi, eksistensi elite politik tidak dapat dilepas pisahkan dari tanggung jawab publik. 

Sebab karena itulah mereka dipilih. Mereka dituntut untuk melayani publik dengan kebijakan-kebijakan yang patut dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, pola kepemimpinan mereka sering kali dikaitkan dengan semboyan kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulada,
ing madya mangun karso, tut wuri handayani yang berarti di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. 

Semboyan ini menekankan peran aktif para elite politik untuk memberikan contoh/teladan baik kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan suasana yang kondusif
untuk pengembangan ide dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta senantiasa memberikan dukungan moral dan arahan kepada masyarakat.

Memang secara konseptual tidak semua orang bisa menjadi elite politik. Menjadi elite politik tentunya telah melewati sekian banyak persyaratan sebelum diangkat atau dipilih untuk memimpin suatu instansi atau lembaga. 

Mereka juga adalah orang-orang visioner, yang telah membuat program-program pro masyarakat sebelum memimpin. Boleh dikatakan bahwa tidak ada kepalsuan dalam diri mereka sebelum terpilih. 

Sayangnya, secara praktis ketika menjabat, mereka sulit mengaplikasikan apa yang diprogramkan dalam aksi dan tindakan nyata. 

Jika boleh diibaratkan, mereka seperti kubur kosong yang di luarnya tampak bagus karena dihiasi bunga-bunga dan batu-batu indah, tetapi di dalamnya penuh tulang busuk. 

Kesaksian hidup mereka tidak mampu menjawabi program-program yang mereka utarakan. 

Kedaulatan rakyat serasa dibayar dengan kuah kosong. Elite politik adalah mereka yang dikenal secara publik bukan karena kekayaaan yang
mereka miliki atau pola hidup mereka yang flexing melainkan karena mereka memangku jabatan publik. 

Mereka mesti bertanggung jawab terhadap publik terkait apa yang mereka
buat dan janjikan atau utarakan kepada publik. 

Jika tidak demikian, mereka seperti orang yang memimpin tanpa hati nurani publik. 

Mereka hadir bukan untuk membawa terang melainkan kegelapan bagi masyarakat untuk memahami kehidupan berpolitik dan bernegara.

Krisis keteladanan para elite politik bangsa ini mengartikulasikan karakter pemimpin bangsa yang perlahan lahan menurun. 

Karakter mereka seolah-olah ditakar dari kepandaian mereka bersilat lidah (beretorika) dan memanipulasi program tanpa sedikitpun menyentuh realitas persoalan yang dihadapi oleh rakyat. 

Dengan kata lain lain, teladan hidup elite politik hanya sebatas omon-omon tak jelas. 

Ujung-ujungnya kesejahteraan merekalah yang lebih diutamakan sementara rakyat yang menderita. 

Tak jarang terbentang jurang pemisah yang lebar antara kehidupan pejabat publik dengan rakyat biasa.

Melihat cermin elite politik sekarang ini, publik layak mempertanyakan integritas mereka. 

Seyogianya, integritas tidak diukur lewat pencapaian hal-hal yang konseptual atau hidup mewah tetapi bagaimana harus turun dari “kursi” jabatan dan terjun langsung untuk berkotor tangan bersama rakyat. 

Kecenderungan pola hidup mewah dari para elite politik perlahan-lahan mesti dihindari. Bahwasanya kebahagiaan yang timbul di atas penderitaan orang lain adalah kebahagiaan yang cuma-cuma.

Publik sedang menanti sikap solider para elite politik dengan penderitaan yang mereka alami. 

Hanya dengan sikap solider atau seperasaan dengan situasi yang dialami masyarakat, pejabat publik mampu berlaku sesuai keinginan masyarakat. 

Sebab elite politik merupakan tokoh panutan rakyat kecil tentang bagi hidup sebagai satu bangsa dan tanah air tercinta ini. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News