Opini: Kala Indonesia Krisis Keteladanan

Namun di satu sisi retret para pejabat daerah NTT telah menelan dana sebesar 1 miliar rupiah. 

Jika dipikirkan secara rasional, seperti kata Dr Marsel Robot, dosen FKIP Undana, bahwa dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas guru sebagai pengajar dalam dunia pendidikan (Pos Kupang 24/09/2025).

Keteladanan sungguh menjadi krisis besar yang dihadapi bangsa ini. Bisa dipastikan juga bahwa semua krisis yang terjadi di berbagai bidang bermula dari krisis keteladanan itu.

Di hadapan rakyat ketika sebelum menjabat, para elite politik seperti pengemis yang meminta-minta perhatian rakyat. Namun setelah menjabat mereka seperti pohon yang lupa akarnya. 

Penulis merasa khawatir bahwasanya jangan sampai sistem demokrasi Indonesia hanya akan melahirkan kesombongan para pemimpinnya. Atas nama demokrasi, mereka bertingkah egois dan serakah. 

Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan harus memikirkan apa sesungguhnya yang sedang menimpa rakyat kecil.

Elite Politik sebagai Figur Publik

Patut disadari bahwa para elite politik merupakan figur publik. Segala sesuatu menyangkut kehidupan mereka merupakan cerminan bagi masyarakat. 

Dalam demokrasi, eksistensi elite politik tidak dapat dilepas pisahkan dari tanggung jawab publik. 

Sebab karena itulah mereka dipilih. Mereka dituntut untuk melayani publik dengan kebijakan-kebijakan yang patut dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, pola kepemimpinan mereka sering kali dikaitkan dengan semboyan kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulada,
ing madya mangun karso, tut wuri handayani yang berarti di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. 

Semboyan ini menekankan peran aktif para elite politik untuk memberikan contoh/teladan baik kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan suasana yang kondusif
untuk pengembangan ide dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta senantiasa memberikan dukungan moral dan arahan kepada masyarakat.

Memang secara konseptual tidak semua orang bisa menjadi elite politik. Menjadi elite politik tentunya telah melewati sekian banyak persyaratan sebelum diangkat atau dipilih untuk memimpin suatu instansi atau lembaga. 

Mereka juga adalah orang-orang visioner, yang telah membuat program-program pro masyarakat sebelum memimpin. Boleh dikatakan bahwa tidak ada kepalsuan dalam diri mereka sebelum terpilih. 

Sayangnya, secara praktis ketika menjabat, mereka sulit mengaplikasikan apa yang diprogramkan dalam aksi dan tindakan nyata.