Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei
POS-KUPANG.COM, KUPANG- Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP NTT melibatkan stakeholder se-NTT mengikuti Rapar Koordinasi (Rakor) Teknis Perencanaan dan Penganggaran.
Rakor itu mengusung tema "Relevansi Prioritas Pemerintah Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan dan Penyusunan Perencanaan" yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, 24-27 Maret 2024.
Kepala BPMP NTT, Ponto Yelipele, S.Pd., M.Pd mengatakan, kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dari 22 Kabupaten/Kota di NTT, Bappelitbangda dan BPKD.
"Tiga trisula ini yang memang akan menentukan, karena ketika kita merencanakan maka bersama-sama untuk eksekusinya," sebutnya.
Dia menyebut, yang menjadi fokus utama, khususnya di Provinsi NTT yaitu Standar Pelayanan Minimal atau SPM masih rendah diantaranya bidang pendidikan. Dengan demikian, dalam rakor itu dibahas terkait permasalahan dimasing-masing Kota baik literasi, numerasi maupun karakter.
Baca juga: BPMP NTT Gelar Bimtek Sumber Daya Sekolah untuk Pengelola Dana BOS
"Dalam rakor ini kita minta sejauh mana rencana mereka (Dinas Pendidikan) di tahun 2024 untuk program prioritasnya," katanya.
"Kami dari BPMP menyampaikan secara umum dan detail rapor pendidikan yang menjadi indikator SPM yaitu dibahas bersama dengan dua target utama untuk dikaitkan dengan program dan anggaran untuk tahun 2024," ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, kata dia, dipaparkan dan ditemukan permasalah yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing, lalu mengikuti diskusi.
Yang mana, di tahun 2024 ada dua tools pergeseran anggaran atau perubahan.
"Kalau memang ada akar permasalahan yang belum disentuh 2024 ini, kita harapkan agar semuanya sepakat untuk bergeser atau merubah agar akar permasalahan bisa dirubah," ujarnya.
Dalam kegiatan itu juga diundang pula Bupati/Wali Kota, Sekda dan perwakilan anggota DPRD se-NTT.
"Kami perlu mengundang mereka semua karena mungkin di level teknis akan sepakat sengan apa yang dibahas dalam rapat, tetapi di level atas ada kebijakan atau birokrasi politisi yang akan berubah. Dengan demikian, kita undang mereka semua," ungkapnya.
Baca juga: BPMP NTT Ungkap SPM Pendidikan Tidak Tuntas
Dia mengatakan, kegiatan itu penting dilakukan karena berangkat dari akar permasalahan yang ada belum aware terkait bagaimana penuntasan SPM khususnya Bidang Pendidikan. Yang mana, telah disepakati toolsnya yaitu rapor.
"Forum rakor ini digunakan seoptimal mungkin, kita melakukan diskusi dan konsen pada permasalahannya," ujarnya.