BPMP NTT Ungkap SPM Pendidikan Tidak Tuntas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP NTT mengungkapkan standar pelayanan minimal (SPM) tidak tuntas, dana alokasi umum (DAU) ikut berkurang. 

"Gegara SPM bidang pendidikan belum tuntas atau SPM bidang lainnya belum tuntas kita kena pinalti, DAU blok grand berkurang," kata Kepala BPMP NTT Herdiana, M.Pd, Selasa 26 Maret 2024. 

Pengurangan itu akan membuat Pemerintah Daerah tidak lagi leluasa mengelola DAU. Sejak awal, SPM bidang pendidikan juga telah didorong lewat rapor yang dilaunching sejak Januari 2024. 

Sekalipun begitu, sejak rapor dikeluarkan memang ada beberapa item kenaikan, namun masih ada yang belum tuntas. Ia menyebut itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. 

Baca juga: Komitmen Dua Bupati di NTT Dukung Sektor Pendidikan RI 2025 

"Namun tetap masih belum tuntas. Jadi masih banyak PR terkait dengan literasi numerasi dan karakter yang itu utama, selain partisipasi sekolah," kata dia. 

Herdiana mengatakan, rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder yang digelar tiga hari itu, untuk melakukan konsolidasi dan penguatan lagi di sektor pendidikan, terutama meningkatkan SPM bidang pendidikan. 

Berkaca dari kekurangan itu maka dilakukan penguatan lagi dan pemaparan ulang secara detail, dan menjadi bahan diskusi sejak hari pertama diskusi. Jika ada yang belum tuntas, maka bisa dilakukan penyesuaian di perubahan APBD. 

Kemudian pada baru kedua, dilakukan penambahan untuk terhadap peningkatan kualitas guru. Bagian itu guna membangun komitmen bersama dan meningkatkan guru penggerak dalam sesi itu. Diskusi itu pun melibatkan stakeholder lainnya seperti google. 

"Bahan itu juga kita tindaklanjuti untuk perencanaan di 2025," ucapnya. 

Herdiana mengaku, jika ada item yang belum tuntas di 2024 maka dioptimalkan dan menyusun perencanaan untuk tahun 2025. Bahkan, tahun itu juga dikuatkan lagi oleh perwakilan dari Kemendagri berdasarkan dari surat edaran Menteri Pendidikan untuk indikator SPM. 

Berdasarkan SPM yang dikeluarkan Menteri Pendidikan itu, 10 daerah di NTT terbilang SPM cukup baik. Sisanya, masih belum tuntas. Tapi, masih ada level yang lebih diatas adalah tuntas paripurna. 

Tujuan dari penyusunan di hari ketiga itu, kemudian dipaparkan ke hadapan para kepala daerah, DPRD maupun instansi terkait agar mendapat dukungan politis dan bisa ditindaklanjuti. 

"Tentu ini bukan final. Ini awalan," kata dia. 

Dari sini, BPMP NTT akan melaksanakan pendampingan ke Bappelitbangda saat melakukan input ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). BPMP NTT akan melakukan melihat, lebih khusus ke bidang pendidikan.