Komisi IX DPR RI Apresiasi Langkah Pemprov NTT Lindungi 100 Ribu Pekerja Rentan

POS-KUPANG.COM - Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) atas terobosan besar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan.

Program yang melibatkan 100 ribu pekerja miskin, miskin ekstrem, serta pekerja rentan ini resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025, dengan seluruh biaya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI yang digelar di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, pada Senin (11/8/2025) lalu.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

Gubernur Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Komisi IX DPR RI terhadap berbagai program pembangunan di NTT, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, kunjungan ini sangat penting karena dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang ada di NTT.

“Di NTT terdapat sekitar satu juta pekerja informal. Namun, baru sekitar 13 persen di antaranya yang sudah masuk dalam cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Kondisi ini menunjukkan masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov NTT meluncurkan program perlindungan bagi 100 ribu pekerja rentan. Program ini seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD,” jelas Melki.

Gubernur NTT menambahkan, langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil. Namun, ia juga menekankan perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, terutama terkait anggaran dan regulasi, agar cakupan perlindungan sosial dapat terus diperluas.

“NTT menghadapi tantangan yang sangat kompleks, mulai dari kemiskinan ekstrem, keterbatasan infrastruktur, hingga akses layanan kesehatan. Namun kami tidak tinggal diam. Berbagai inovasi dan kebijakan terus kami lakukan agar masyarakat NTT menjadi lebih sehat, tangguh, dan produktif,” tambahnya. 

DPR RI: Inisiatif Luar Biasa di Tengah Keterbatasan

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rizky Pratama, menyampaikan penghargaan terhadap upaya Pemprov NTT. Ia menilai, di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov NTT tetap mampu meluncurkan program besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat miskin dan pekerja informal.

“Upaya yang dilakukan Pemprov NTT ini sangat luar biasa. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, mereka tetap berani mengambil langkah progresif untuk melindungi 100 ribu pekerja rentan. Ini patut dijadikan contoh bagi daerah lain,” ungkap Ade.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan kerja Komisi IX ke NTT adalah untuk menggali informasi langsung dari lapangan mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah. Hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi masukan penting dalam pembahasan di DPR RI, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Pandangan BPJS Ketenagakerjaan NTT