Kementerian Hukum NTT Rayakan HUT Pengayom ke-80

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merayakan hari ulang tahun (HUT) Pengayom ke-80. 

Perayaan berlangsung di halaman kantor Kemenkum NTT, Jalan WJ Lalamentik Kota Kupang, Jumat (22/8/2025). 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba saat membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agats mengatakan, selama delapan dekade ini, Indonesia masih dalam masa awal merintis kebebasan. 

"Saat itu, hukum sering kali hanya menjadi instrumen kolonial, lebih banyak mengikat daripada melindungi," kata Silvester, Jumat. 

Sejak berdirinya Kementerian ini tahun 1945, perlahan ada penataan hukum menuju jati dirinya. Bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai alat pengayom bagi rakyat. Usia ini merupakan waktu panjang. 

Dia berkata, ragam generasi bergantian membawa Pengayoman hingga hari ini. Menurut dia, peringatan ini bukan sekedar seremonial tapi lebih pada refleksi. Warisan dan memberi rasa aman, adi dan kepastian merupakan jalan keteguhan. 

Adapun tema kegiatan ini adalah “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”. Itu adalah pesan berlapis. 

Baca juga: Pemprov NTT Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum RI

Pertama, kata dia, menjaga warisan berarti memastikan hukum tetap berpijak pada Pancasila, adat, dan keadilan sosial.

Kedua, mewujudkan reformasi hukum berarti melakukan perubahan nyata agar hukum tidak ketinggalan zaman, adaptif terhadap tantangan digitalisasi, globalisasi, dan demokratisasi. 

"Ketiga, menyongsong masa depan berarti menyiapkan hukum yang siap mengantar bangsa menuju Indonesia Emas 2045," sambung dia. 

Ia mengaitkan, refleksi itu dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada tanggal 15 Agustus 2025. 

Saat itu, menurut dia, Prabowo mengenang jasa para pendahulu Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang meletakkan pondasi bangsa.

"Beliau menekankan demokrasi kita hari ini adalah demokrasi matang, yang terbukti lewat transisi kepemimpinan yang damai dan penuh kehormatan," ujarnya. 

Kepala Negara menegaskan pembangunan hukum adalah prasyarat bagi pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, surplus beras terbesar sepanjang sejarah, dan peningkatan investasi.