Warga Tiga Dusun di Malaka Hidup Tanpa Listrik, Proposal ke PLN Tak Kunjung Ditindaklanjuti

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Kepala Desa Tunmat, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, Noldivikus Bouk, membenarkan hingga kini tiga dusun di wilayahnya masih hidup tanpa jaringan listrik.

“Memang benar, sampai hari ini masyarakat di Dusun Kfawa, Malak, dan Bubun belum mendapat perluasan jaringan listrik,” ungkap Noldi saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut sangat memukul kehidupan warga. Sebanyak 101 kepala keluarga dan tujuh fasilitas umum, mulai dari SMP, SD, PAUD, kapela, poskesdes hingga asrama putra-putri hingga kini belum bisa menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar.

“Anak-anak tidak bisa belajar di malam hari karena tidak ada penerangan. Proses belajar mengajar pun tertinggal jauh karena tidak bisa memanfaatkan teknologi digital,” jelasnya.

Selain itu, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani sulit mengembangkan hasil pertanian menjadi produk olahan atau home industry karena terkendala listrik. Hal ini berdampak pada minimnya peningkatan pendapatan dan ekonomi keluarga.

Noldi menegaskan, pihaknya bersama masyarakat sudah berulang kali mengajukan proposal perluasan jaringan listrik maupun jaringan Telkomsel. Proposal tersebut disampaikan ke PLN di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Baca juga: Kekerasan Seksual Anak di Malaka Meningkat, P2KBP3A Dorong Pendidikan Seks dan Peran Orang Tua

Bahkan, anggota DPRD Provinsi NTT, Agustinus Nahak, sempat mendampingi langsung pengajuan ke Kantor PLN Provinsi NTT.

“Namun sampai sekarang, belum ada tindak lanjut. Kami hanya bisa menunggu tanpa kepastian, sementara masyarakat terus menderita karena kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi,” tegas Noldi.

Ia berharap, pemerintah daerah bersama PLN segera turun tangan, bukan hanya sekadar menerima proposal tanpa aksi nyata. 

“Kami mohon agar perluasan jaringan listrik dan Telkomsel ini bisa segera dipercepat, karena ini bukan lagi soal kemewahan, tetapi hak dasar masyarakat,” pungkasnya. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS