Wakil Bupati Malaka Tekankan Evaluasi DPT dan Netralitas ASN dalam Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Malaka di Hotel Nusa Dua, Betun, Kamis (9/10/2025).

Dalam kesempatan pemaparan materinya, Wabup HMS menyampaikan sejumlah evaluasi penting terkait pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, khususnya mengenai akurasi data pemilih dan netralitas aparatur pemerintah.

Wabup HMS menyoroti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selama ini kerap menimbulkan masalah dalam setiap proses pemilihan. Menurutnya, akurasi DPT menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

“Pemerintah Kabupaten Malaka telah berupaya melakukan pendataan ulang yang diselaraskan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kalau semua desa bisa melakukan pendataan digital ini dengan baik, maka data kependudukan di Kabupaten Malaka bisa lebih akurat dan dapat mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas,” ujar Wabup HMS.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi data kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akurasi data pemilih di setiap tahapan pemilu. 

Menurut Wabup HMS, sistem pendataan berbasis digital juga akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembaruan data dan mencegah tumpang tindih informasi.

“Penting bagi kita untuk melakukan pendampingan terhadap desa-desa dalam menerapkan konsep desa digital, agar seluruh data kependudukan dapat dikelola secara terbuka dan dapat diakses dengan baik,” lanjutnya.

Selain menyoroti persoalan DPT, Wabup HMS juga memberikan perhatian serius terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap momentum politik. Ia menegaskan bahwa ASN harus menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang berpotensi mencederai demokrasi.

“Saya mengingatkan agar Bawaslu memberi perhatian serius terhadap keterlibatan ASN dalam politik praktis. Jika ada yang melanggar ketentuan netralitas, perlu ada penegakan aturan dan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Wabup HMS.

Lebih lanjut, Wabup HMS juga menyoroti praktik kampanye yang dilakukan oleh sejumlah unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa yang dinilai bertentangan dengan semangat netralitas penyelenggara negara.

“Kami juga melihat adanya kegiatan yang digelar oleh pemerintah desa atau kecamatan selama masa kampanye yang justru menjadi kegiatan tandingan. Ini tidak sehat bagi demokrasi. Karena itu, Bawaslu harus berani memberikan teguran keras kepada camat, kepala desa, maupun kepala dinas yang melanggar aturan tersebut,” tandasnya.

Melalui pernyataannya, Wabup HMS menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malaka untuk terus bersinergi dengan Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang transparan, berintegritas, dan dipercaya publik. 

Ia berharap hasil dari kegiatan penguatan kelembagaan itu dapat menjadi landasan kuat dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang semakin profesional dan akuntabel di Kabupaten Malaka. (ito)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS