Malaka Terkini

Wabup Malaka Henri Melki Simu Tegaskan Pemerintah SBS–HMS Tidak Anti Kritik

Henri Melki Simu (HMS), menegaskan, Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS)-HMS tidak ada anti kritik.

POS-KUPANG.COM/KRISTOFORUS BOTA
TIDAK ANTI KRITIK - Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan dirinya selaku Wakil Bupati, tidak anti kritik. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang berorientasi pada pembenahan dan perbaikan berkelanjutan. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota


POS-KUPANG.COM, BETUN - Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan dirinya selaku Wakil Bupati, tidak anti kritik.

Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang berorientasi pada pembenahan dan perbaikan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wabup HMS menanggapi pernyataan Ketua Ikatan Mahasiswa Kanokar Liurai Malaka (Itakanrai) Kupang, Asterius F. Nana, terkait pembangunan ruas jalan Nurobo–Umasukaer, Kamis (9/10/2025).

“Terima kasih kepada Mahasiswa Itakanrai Kupang yang sudah memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kabupaten Malaka,” ujar Wabup HMS.

Ia menambahkan bahwa seluruh saran dan masukan yang disampaikan Itakanrai Kupang, termasuk tiga poin penting yang mereka tekankan, akan diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

“Kami sepakat dengan yang disampaikan Ketua Itakanrai Kupang. Sebagai masyarakat, mereka juga berhak untuk mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan di Kabupaten Malaka. Mari kita sama-sama membangun Malaka,” ajak Wabup HMS.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Malaka itu juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh pihak pelaksana harus sesuai dengan spesifikasi (speck) dan standar teknis yang telah ditetapkan. 

Jika ditemukan kejanggalan atau indikasi penyimpangan di lapangan, masyarakat diminta untuk tidak ragu melapor langsung kepada pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum (APH).

“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai speck, silakan ditegur atau dilaporkan ke Bupati maupun aparat berwenang. Kami terbuka untuk dikritik, karena semua itu demi perbaikan dan kebaikan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup HMS menekankan bahwa kritik, saran, dan pengawasan publik bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian masyarakat terhadap kemajuan daerah. 

Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya bisa terwujud apabila ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok intelektual, termasuk mahasiswa.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan masukan dan kritik membangun. Itu sangat penting untuk kemajuan Malaka, daerah yang kita cintai bersama, yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste,” harapnya.

Ia pun menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka komitmen untuk membangun daerah secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. 

"Pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Malaka," pungkasnya. (ito)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS
 
 

 

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved