KPK Gelar FGD Monitoring dan Evaluasi SPI Pendidikan 2024 di NTT

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Hubungan Masyarakat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2024 di Aula Fernandez, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memperkuat implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) serta memetakan kondisi integritas dunia pendidikan di setiap wilayah, khususnya di Provinsi NTT.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Diana Fianti, mengatakan kegiatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, Kantor Wilayah dan Kementerian Agama, LLDIKTI, Kopertais, hingga perwakilan perguruan tinggi.

“Tujuannya adalah membangun pendidikan berintegritas, khususnya di NTT dan secara umum di tingkat nasional,” ujar Diana, Rabu (8/10). 

Menurut Diana, pendidikan berintegritas dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu:

1. Pembentukan karakter peserta didik melalui kurikulum pendidikan antikorupsi.
2. Perbaikan tata kelola pendidikan dan ekosistemnya.
3. Penguatan jejaring pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Yang hadir hari ini adalah para kepala dinas pendidikan, inspektorat, dan perwakilan kementerian di pusat, seperti dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk bersama-sama mendorong pendidikan antikorupsi,” ujarnya.

Diana juga mengatakan  hasil SPI Pendidikan tahun 2024 menunjukkan skor integritas NTT sebesar 70 poin, sedikit di atas rata-rata nasional yaitu 69,5 poin.

Baca juga: Komisi V DPRD NTT Minta Ortu hingga Sekolah Awasi Anak Cegah Maraknya Prostitusi 

Meski demikian, ia menilai masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, khususnya dalam tata kelola pendidikan.

“Kalau karakter dan jejaring relatif stabil, tapi tata kelola masih perlu didorong. Kami ingin nilai integritas NTT ke depan bisa meningkat dan masuk 10 besar nasional,” ujar Diana.

Dalam sesi diskusi, Diana juga menyoroti pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini.

“Ketidakjujuran akademis seperti mencontek atau plagiarisme harus dicegah dengan penanaman nilai-nilai integritas yang kuat. Anak-anak perlu diajarkan untuk jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja keras tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan masyarakat,” ungkapnya.

KPK juga memperkenalkan gerakan “Jumat Bersepeda Kakak”, yang merupakan akronim dari nilai-nilai antikorupsi: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras. 

Melalui FGD ini, KPK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi hambatan dan praktik baik (best practice) di lapangan untuk meningkatkan integritas pendidikan di NTT.

“Kami ingin hasil diskusi ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret. Pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan, tapi juga harus diteladankan,” ungkap Diana. (iar)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS