Percepat Swasembada Pangan, Kementan Gelar Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 di NTT

POS-KUPANG.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar kegiatan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 dan Pembentukan Brigade Pangan (BP) Non Rawa di Provinsi NTT bagi para penyuluh pertanian dan pimpinan OPD pertanian, kabupaten/kota. 

Mentan Amran Sulaiman dalam beberapa Kksempatan menyampaikan peran penting penyuluh dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Ia mengungkapkan, sejumlah negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang, saat ini tengah mengalami krisis pangan akibat menurunnya produktivitas, dan mulai belajar ke Indonesia.

“Kemudian tim-tim, teman-teman, PPL seluruh Indonesia itu sangat kompak dan solid. Kepala Dinas Pertanian Indonesia juga kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, Itu kebanggaan kita,” tambah Mentan. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Inpres No 3 Tahun 2025, dimana Kementerian Pertanian perlu menyamakan komitmen dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengikuti arah komando Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan.

 “Peran penyuluh sangat vital dalam swasembada pangan sehingga perlu penguatan komitmen agar satu irama dan satu komando,” kata Idha.

Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, dibawakan langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P.,M.A.B.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor BBPP Kupang pada Jumat 15 Agustus 2025, dan dihadiri Gubernur NTT, Melki Laka Lena, pejabat yang mewakili Komandan Korem 161/Wira Sakti, Perwakilan dari Kepala Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Timur, Kadis Pertanian Provinsi NTT Joas Umbu Wanda, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, serta pejabat dari instansi terkait lainnya.

Kegiatan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 dan Pembentukan Brigade Pangan (BP) Non Rawa di Provinsi NTT yang digelar secara hybrid ini diikuti 250 tenaga penyuluh dan pimpinan OPD pertanian secara ofline, serta diikuti lebih dari seribu tenaga penyuluh di seluruh Provinsi NTT dan luar NTT.

Dalam materi sosialisasinya tentang Inpres Nomor 3 Tahun 2025, Kepala Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Dr. Tedy Dirhamsyah, mengawali materinya dengan menjelaskan tentang Sasaran Umum BPPSDMP yakni terwujudnya SDM Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing dan Berjiwa Wirausaha untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Strategi utama tersebut yakni Penyiuluhan, Pelatihan, Pendidikan dan Reformasi Birokrasi. Strategi penyuluhan untuk memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern, strategi pendidikan untuk memantapkan pelatihan vokasi pertanian berbasis komputerisasi dan berdaya saing, dan strategi pendidikan untuk memantapkan Pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif. Sementara strategi Reformasi Birokrasi untuk memantapkan reformasi birokrasi tersebut.

Selain itu, Dr. Tedy Dirhamsyah juga menjelaskan tentang Galuh LTT yaitu gerakan penyuluh pertanian (Galuh) mendorong luas tambah tanam (LTT) untuk mencapai swasembada pangan. Galuh LTT ini mencakup percepatan LTT, pengawalan dan Operasionalisasi Brigade Pangan (OPlah) dan CSR), Akselerasi Program Utama Kementerian Pertanian, serta Laporan melalui e_pusluh dan coordinator data/admin data.

Sementara terkait Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Dr. Tedy Dirhamsyah menjelaskan beberapa hal penting yang menjadi Instruksi Presiden kepada Menteri Pertanian. Yakni, mengalihkan penyuluh pertanian/ASN di pemerintah daerah kepada Kementerian Pertanian.

Selama proses pengalihan, kata Dr. Tedy Dirhamsyah, juga dilakukan pendayagunaan penyuluh pertanian/ASN pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan.

Selain itu, optimalisasi pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pendampingan program-program prioritas Kementerian Pertanian, seperti program Luas Tambah Tanam Reguler, Optimasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah rakyat, Luas Tanam Padi Lahan Kering, Brigade Pangan (BP), serta Koperasi Desa Merah Putih.