Ridho Herewila Layani ODHIV di NTT dengan Kasih Tanpa Pamrih

“Dalam pekerjaan, beberapa ODHIV mengalami hambatan mendapatkan pekerjaan atau promosi karena status HIV mereka,” ungkap Ridho Herewila.

Ridho Herewilamenegaskan, orang yang terinveksi HIV, bukan akhir dari segalanya. Dengan ARV yang teratur dan dukungan sosial, ODHIV bisa hidup sehat, produktif, dan berkontribusi di masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, Populasi Kunci termasuk dari komunitas gay dan waria. Karena stigma dan diskriminasi adalah hambatan terbesar bagi upaya penanggulangan HIV,” kata Ridho Herewila.

Hal lainnya, mendukung akses kesehatan yang setara untuk semua, tanpa memandang identitas, orientasi seksual, atau status kesehatan.

Serta memahami bahwa HIV adalah isu kesehatan masyarakat, bukan aib moral. Kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan yang aman setara dan bebas diskriminasi.

“Akses ARV adalah hak, bukan fasilitas. Stigma dan diskriminasi adalah hambatan nyata bagi kesehatan publik. Kami meminta pemerintah menjamin ARV tersedia tanpa putus, dan masyarakat berhenti melihat HIV sebagai stigma. Dukungan, bukan diskriminasi, yang akan membawa NTT menuju target 3 Zero di 2030,” tutup Ridho Herewila.

Baca juga: Betesda YAKKUM Belu NTT Beri Pelatihan Penerimaan Diri dan Open Status bagi ODHIV

KPAD Gandeng Semua Pihak Terkait

Untuk penanggulangan virus HIV/AIDS, KPA NTT terus menggandeng semua pihak dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan edukasi tentang HIV/IDS.

KPA merupakan badan ad hock yang melakukan konsolidasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV/Aids. KPA juga mendorong partisipasi masyarakat. 

"Tugas kami juga mendukung LSM untuk melahirkan organisasi masyarakat yang peduli HIV/Aids. Kita juga organisir kelompok sasaran khusus. Kita juga mendorong partisipasi masyarakat," kata Pengelola Program KPA NTT, Adrianus Lamury, Sabtu (2/8/2025). 

KPA NTT juga mendorong terbentuknya 255 warga peduli HIV/Aids di semua Kabupaten/Kota di NTT. Pihaknya juga melakukan pelatihan di sektor pendidikan sebagai agen perubahan. 

Bila ada daerah yang tidak memiliki LSM, maka KPA NTT adalah mendorong pelatihan dan pendampingan secara mandiri. Sehingga, upaya menekan angka HIV/Aids di NTT bisa dilakukan. 

Sementara bagi daerah dengan komposisi LSM atau NGO cukup banyak yang bergerak dalam perhatian HIV/Aids, dilakukan penguatan dan evaluasi berkala. Adrianus menyebut, hal itu dilakukan agar semua program bisa dilaksanakan. 

"Karena kami tidak ada dana, maka kami membuat inovasi dengan teman-teman LSM, NGO, perusahaan. Kita kerja lintas sektor. Supaya mereka dukung," kata Adrianus Lamury. 

"Semua populasi berisiko, 95 persen itu harus kita jangkau. Semua kita pacu untuk datang ke kelompok-kelompok pekerja seksual perempuan, pelanggan pekerja seks, dan lainnya. Yang ada hotspot maupun tidak ada. Harus bisa kita jangkau, termasuk yang by online. Itu harus 95 persen," kata Adrianus Lamury.